Ekonomi

Mulai 1 Mei 2020, BI Turunkan GWM 200 Bps


Mulai 1 Mei 2020, BI Turunkan GWM 200 Bps
Suasana gedung Bank Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen termasuk yang sifatnya hedging instrumen seperti Domestic Non Delivery Forward (DNDF). Instrumen transaksi DNDF ini memberikan alternatif lindung nilai bagi pelaku pasar, sehingga mengurangi demand di pasar spot. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah atau unit usaha syariah mulai 1 Mei 2020 untuk menambah likuiditas di perbankan hingga Rp102 triliun.

"Penurunan GWM ini akan menambah likuiditas di perbankan Rp102 triliun," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Selasa (14/4/2020). 

Perry menyampaikan penurunan GWM rupiah itu masing-masing berlaku sebesar 200 basis poin untuk bank umum konvensional dan 50 basis poin untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah.

Selain itu, Bank Indonesia juga tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) selama setahun untuk menambah likuiditas sebesar Rp15,8 triliun.

Kebijakan yang ditujukan bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah atau unit usaha syariah ini juga berlaku mulai 1 Mei 2020.

"Ketentuan ini akan menambah likuiditas perbankan Rp15,8 triliun sehingga dari penurunan GWM dan RIM ini akan menambah injeksi likuiditas kurang lebih Rp117,8 triliun," ungkapnya. 

Untuk meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas (QE), Bank Indonesia juga melakukan penguatan ekspansi operasi moneter lainnya.

Operasi itu adalah penyediaan term-repo kepada bank-bank maupun korporasi dengan transaksi underlying surat utang negara (SUN) atau surat berharga syariah negara (SBSN) dengan tenor setahun.

Untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan adanya penurunan GWM rupiah tersebut, Bank Indonesia ikut menaikkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM).

Kenaikan PLM sebesar 200 basis poin untuk bank umum konvensional dan sebesar 50 basis poin untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah ini mulai berlaku 1 Mei 2020.

Kenaikan PLM itu wajib dipenuhi melalui pembelian SUN atau SBSN yang akan diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana.

Perry Warjiyo memastikan kebijakan instrumen kuantitas yang baru dirumuskan ini untuk mendukung injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan yang sudah dilakukan hingga Rp300 triliun.

Injeksi itu antara lain berasal dari pembelian SBN dari pasar sekunder Rp166 triliun dan penyediaan likuiditas kepada perbankan Rp56 triliun melalui mekanisme term-repo dengan underlying SBN yang dimiliki perbankan.

Selain itu, dari kebijakan penurunan GWM rupiah pada 2019 dan 2020 yang telah menambah likuiditas Rp75 triliun serta penurunan GWM valas untuk menambah likuiditas USD3,2 miliar.[]