Ekonomi

Mukhamad Misbakhun: Kewenangan Independen LPS Harus Berjarak Dengan Kekuasaan

Mukhamad Misbakhun: Kewenangan Independen LPS Harus Berjarak Dengan Kekuasaan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan memiliki kewenangan independen dan berjarak dengan kekuasaan. Ukuran berjaraknya itu lebih kepada persoalan independensi LPS.

"Kita ingin jarak dalam urusan independensi. Ketika anggaran ini disetujui oleh pemerintah, berartikan ini anggaran operasional bukan anggaran di luar operasional," kata Misbakhun dari pantuan Akurat.Co dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan LPS, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Terkhusus anggaran nonoperasional, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini meminta pihak LPS untuk segera merumuskan ulang aturan pelaksanaannya.

baca juga:

"Bagaimana protokolnya nanti. Soal perlunya LPS memiliki kantor-kantor di daerah, yang pertama melakukan koordinasi dengan OJK dengan BI (Bank Indonesia)," ucap Misbakhun.

Dengan begitu, kata Sekjen DEPINAS SOKSI, pihak LPS akan tahu sentra-sentra keuangan di daerah yang mampu memberikan dampak keuangan sampai di tingkat pusat.

"Nah ini, secara keorganisasian perlu disusun ulang. Segera (LPS) menyiapkan infrastruktur itu. Ini tugas sangat mulia, berat, tidak ringan, tapi ini akan menjadi platform landasan LPS kedepan dalam melangkah," ungkap Misbakhun.

Menurut Misbakhun, hadirnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) akan membuat secara total merubah budaya kerja LPS.

"Apalagi anggarannya mesti disetujui oleh Kementerian Keuangan. Padahal kita harapkan, LPS dengan kewenangan yang baru itu berjarak dengan kekuasaan," jelas Misbakhun.

"Kapan OJK melepas bank dalam pengawasan, kemudian informasi diberikan kepasa LPS, lalu kapan informasi itu diberikan early warning kepada bank central, inilah  yang perlu di detailkan," sambungnya.