News

'Muka Dua' China dalam Covid-19 Myanmar, Bantu Pemberontak tanpa Ketahuan Junta

Meski menjadi sekutu utama junta, China diam-diam membantu kelompok pemberontak menangani pandemi Covid-19 di perbatasan.


'Muka Dua' China dalam Covid-19 Myanmar, Bantu Pemberontak tanpa Ketahuan Junta
Gerbang perbatasan China-Myanmar di Muse, negara bagian Shan. (Foto: AFP) ()

AKURAT.CO China dilaporkan mengirim vaksin Covid-19 untuk junta Myanmar, tetapi juga membantu kelompok pemberontak yang jadi musuh bebuyutan para jenderal. Tak hanya 'bermuka dua' dalam memerangi virus corona, Negeri Tirai Bambu juga menyusup dalam kekacauan politik di negara tetangganya itu.

Dilansir dari AFP, Beijing telah memberikan hampir 13 juta dosis kepada para jenderal yang menggulingkan Aung San Suu Kyi dan menjerumuskan Myanmar dan sistem perawatan kesehatannya ke dalam kekacauan. Junta tampaknya tak berdaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. Situasi ini pun membuat otoritas China yang berbatasan dengannya khawatir tertular. Terlebih lagi, China tengah mengobarkan perang 'nol kasus' terhadap Covid-19 di dalam negeri.

Beijing lantas diam-diam mengirimkan ribuan vaksin, tenaga kesehatan (nakes), dan bahan bangunan untuk pusat karantina, menurut kelompok pemberontak kepada AFP.

Baca juga: Konvoi Junta Myanmar Kembali Dihantam Bom dari Kelompok Pembangkang Militer

"Staf Palang Merah China terkadang datang untuk membantu kami membendung pandemi Covid. Namun, mereka tidak menetap di sini Mereka hanya datang sebentar lalu kembali," ungkap Kolonel Naw Bu, juru bicara Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA).

KIA adalah salah satu dari 20 kelompok lebih pemberontak etnis Myanmar. Banyak di antaranya menguasai wilayah perbatasan terpencil dan berperang, baik satu sama lain maupun melawan militer, atas perdagangan narkoba, sumber daya alam, dan otonomi.

Namun, mereka semua sama-sama rentan terhadap Covid-19.

Saat gelombang ketiga melanda dataran rendah Myanmar pada bulan Juli, KIA menyuntik 10 ribu orang di markas Laiza dengan vaksin dari China, menurut pengakuan Naw Bu. Nakes juga rela menyeberang dari negara tersebut untuk mengirim masker dan penyanitasi tangan.

Pemandangan ini rupanya bukan hal asing lagi di sepanjang perbatasan yang punya banyak celah. Tak hanya KIA, kelompok pemberontak Partai Kemajuan Negara Bagian Shan telah memvaksinasi 1.000 orang di daerah-daerah di bawah kendalinya dengan vaksin China, menurut pengakuan juru bicaranya kepada AFP. Mereka bahkan telah memesan total setengah juta dosis.

'Tetangga baik' itu juga berjanji akan memasok vaksin untuk Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang yang berbasis di wilayah terdekatnya, menurut juru bicara Brigjen Tar Phone Kyaw.

Sementara itu, di kota perbatasan Muse, para pria sedang mengerjakan pusat karantina baru yang akan menampung hingga 1.000 tempat tidur. Fasilitas itu untuk para pedagang yang ingin pergi berbisnis dengan tetangga kuatnya yang waspada terhadap masuknya virus corona. Seluruh pekerjanya adalah warga negara Myanmar, tetapi bahan bangunannya disediakan oleh otoritas provinsi Yunnan, China.

Muka Dua China dalam Pandemi Covid-19 di Myanmar, Bantu Kelompok Pemberontak tanpa Ketahuan Junta - Foto 1
AFP

Uniknya, bantuan itu diberikan tanpa gembar-gembor diplomasi Beijing seperti di negara lain di Asia dan di seluruh Afrika.

"Seperti biasa, China memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan kepada rakyat Myanmar untuk melawan epidemi," dalih juru bicara urusan luar negeri negara tersebut ketika ditanya alasan Beijing membantu kelompok pemberontak memerangi Covid-19.

Di sisi lain, menurut Enze Han, seorang profesor di bidang administrasi publik Universitas Hong Kong, tak mengherankan wilayah perbatasan dibantu demi negeri mereka sendiri.

"Jika China ingin melindungi diri dari Covid, zona penyangga perlu didukung," komentarnya.

Di sisi lain, negara saingan Amerika Serikat (AS) itu menjadi sekutu utama junta yang menolak menyebut penggulingan pemerintahan sipil Myanmar sebagai kudeta. China juga mengirim jutaan vaksin langsung ke pemerintah militer.

Namun, akibat tingginya ketidakpercayaan terhadap pemerintah militer, banyak orang menghindari perawatan kesehatan di wilayah yang dikuasai junta. Menurut para analis, Beijing lantas ikut terjun ke daerah-daerah antipemerintah.

"Pemerintah militer tentu tak menyukainya. Namun, mereka tak punya pilihan," pungkas Han.[]