Rahmah

MUI: Pemilu Hukumnya Wajib, ini Alasannya

MUI telah menyepakati 17 poin dari  bahasan Ijtima' Ulama, salah satunya tentang PANDUAN PEMILU DAN PEMILUKADA YANG LEBIH MASLAHAT BAGI BANGSA INDONESIA.


MUI: Pemilu Hukumnya Wajib, ini Alasannya
Ilustrasi - Pemilu (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, secara resmi telah ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas pada Kamis (11/11/2021).

Forum yang diikuti oleh 700 peserta itu terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Sebagaimana diketahui, MUI telah menyepakati 17 poin dari  bahasan Ijtima' Ulama, di mana salah satunya adalah pembahasan tentang PANDUAN PEMILU DAN PEMILUKADA YANG LEBIH MASLAHAT BAGI BANGSA INDONESIA.

Seperti dilansir dari laman resmi MUI.or.id pada Sabtu (13/11/2021), berikut keterangan lengkap hasil pembahasan pembahasan tentang PANDUAN PEMILU DAN PEMILUKADA YANG LEBIH MASLAHAT BAGI BANGSA INDONESIA adalah sebagai berikut:

1. Dalam masalah mu’amalah, termasuk di dalamnya masalah politik, Islam memberikan keleluasaan berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau bahaya (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid), sepanjang kesepakatan tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

2. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

3. Memilih pemimpin (nashbu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam Pemilu hukumnya wajib.

4. Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia;

b. Pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, kejujuran, Amanah, kompetensi, dan integritas;

c. Bebas dari suap (risywah), politik uang (money politic), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

5. Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Ketentun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib untuk diikuti guna mewujudkan kemaslahatan serta mencegah mafsadah;

6. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berlaku saat ini dinilai lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, antara lain: menajamnya konflik horizontal di tengah masyarakat, menyebabkan disharmoni, mengancam integrasi nasional, dan merusak moral akibat maraknya praktek politik uang. []