Rahmah

MUI: LGBT Tak Sesuai dengan Ideologi Bangsa

Komisi Hukum dan Ham Majelis Ulama Indonesia (MUI), menegaskan bahwasanya LGBT (perkawinan sesama jenis) tidak sesuai dengan ideologi bangsa.


MUI: LGBT Tak Sesuai dengan Ideologi Bangsa
Kantor MUI (MUI.or.id)

AKURAT.CO Komisi Hukum dan Ham Majelis Ulama Indonesia (MUI), menegaskan bahwasanya LGBT (perkawinan sesama jenis) tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Sebab, perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri antara laki-laki dan perempuan.

“Menurut Pancasila, konstitusi dan undang – undang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah di Indonesia itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri antara laki – laki dan perempuan. Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis tidak sesuai dengan Pancasila, konstitusi dan undang – undang yang berlaku di Indonesia,” kata Wakil ketua Komisi Hukum dan Ham MUI Nasution, kepada MUI Digital Senin (16/5/2022) dikutip laman resmi MUI.

Dia menambahkan bahwa Hak Asasi Manusia yang dianut dalam Pancasila dirumuskan sebagai Hak Asasi Manusia yang tidak boleh bertentangan dengan agama. Sebab berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dunia internasional yang disepakati pada 10 Desember 1948 atau yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dijelaskan bahwa sebuah perkawinan dilakukan oleh laki – laki dan perempuan. 

baca juga:

Karenanya, kata dia, di dalam DUHAM tersebut tidak ada dasar yang memperbolehkan melakukan perkawinan sejenis dengan alasan apapun.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka pihaknya menilai, pelaku LGBT yang dengan sengaja melakukan kampanye di ruang publik dapat dijerat dengan undang – undang yang berlaku di Indonesia. Seperti dari Undang – Undang perkawinan, Undang – Undang ITE hingga Undang – Undang pornografi.

“Bagi pelaku yang sengaja melakukan kampanye di ruang publik, MUI mendorong agar norma ini masuk ke dalam Rancangan KUHP kita yang baru. Saya berharap para pembuat undang – undang memikirkan agar pengaturan norma ini masuk dalam Rancangan KUHP dan mudah – mudahan dalam waktu dekat bisa segera disahkan,” jelasnya. 

Selain itu, Nasution berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus kepada korban LGBT juga kepada mereka yang terpapar dengan prilaku LGBT.

"Negara harus hadir untuk memberikan pemulihan baik secara psikologis maupun secara kesehatan. Negara harus menyiapkan dokter, psikolog, bahkan menyiapkan psikiater untuk memberikan pemulihan kepada mereka yang terpapar,” tegasnya. []