Rahmah

MUI Ingatkan Umat Islam Jaga Persatuan Jelang Pemilu 2024

Ketua MUI Kabupaten Bogor Ahmad Mukri mengatakan bahwa momentum Pemilu harus dimaknai dengan rasa persatuan.


MUI Ingatkan Umat Islam Jaga Persatuan Jelang Pemilu 2024
Ilustrasi - Pemilu (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor KH Dr Ahmad Mukri Aji MA MH mengimbau umat Islam agar lebih bijak bersikap menjelang Pemilu 2024. Pihaknya mengatakan bahwa momentum Pemilu harus dimaknai dengan rasa persatuan.

"Jangan sampai gotot-gototan. Jangan kita main tabrak kiai, ulama, habaib terpecah," kata Ahmad Mukri kepada AKURAT.CO, Sabtu (14/5/2022).

Menurutnya, MUI sebagai organisasi Islam terus mendorong agar gelaran Pemilu berjalan aman dan damai. Selain itu, kata dia, MUI selalu mementingkan hal-hal yang memberikan masalah untuk umat.

baca juga:

"Hemat saya jelas karena memang kita mengusung kebaikan, persatuan, kemaslahatan umat semuanya akan jalan sebaik-baiknya. Saling menghormati. Aman semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang  tentang PANDUAN PEMILU DAN PEMILUKADA YANG LEBIH MASLAHAT BAGI BANGSA INDONESIA. Berikut keterangan lengkapnya seperti dikutip laman resmi MUI:

1. Dalam masalah mu’amalah, termasuk di dalamnya masalah politik, Islam memberikan keleluasaan berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau bahaya (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid), sepanjang kesepakatan tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

2. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

3. Memilih pemimpin (nashbu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam Pemilu hukumnya wajib.

4. Pemilu dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia;

b. Pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, kejujuran, Amanah, kompetensi, dan integritas;

c. Bebas dari suap (risywah), politik uang (money politic), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

5. Pembatasan masa jabatan kepemimpinan maksimum dua kali sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Ketentun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib untuk diikuti guna mewujudkan kemaslahatan serta mencegah mafsadah;

6. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berlaku saat ini dinilai lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, antara lain: menajamnya konflik horizontal di tengah masyarakat, menyebabkan disharmoni, mengancam integrasi nasional, dan merusak moral akibat maraknya praktek politik uang. []