News

MUI Dukung Putusan MA Mencabut SKB 3 Menteri Terkait Aturan Seragam Sekolah

MA perintahkan pemerintah mencabut SKB 3 menteri terkait penggunaan seragam sekolah.


MUI Dukung Putusan MA Mencabut SKB 3 Menteri Terkait Aturan Seragam Sekolah
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Muhammad Cholil Nafis (Twitter/@cholilnafis)

AKURAT.CO, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menanggapi terkait Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemerintah mencabut SKB 3 menteri terkait penggunaan seragam sekolah.

Cholil Nafis tegaskan bahwa sejak awal MUI menolak adanya SKB 3 menteri tersebut. Kata dia, pemerintah jangan gegabah dalam menyikapi persoalan yang sedang viral.

"Sedari awal sudah kami tolak dan minta dicabut. Negara ini jangan coba-coba dan emosional aja menyikapi persoalan yang lagi viral. Teliti dan pastikan sesuai UU," kata dia sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @cholilnafis pada Sabtu (8/5/2021).

Memang, kondisi saat membuat SKB 3 menteri ini setelah viralnya kasus siswa nonmuslimah di sebuah sekolah negeri dipaksa memakai jilbab.

Maka salah satu kebijakan yang dibuat yakni untuk memastikan bahwa melarang mewajibkan murid untuk pakai atribut khusus keagamaan.

Kemudian, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Perkara nomor 17 P/HUM/2021 itu diketok pada 3 Mei 2021. Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin. Berikut amar putusan yang disampaikan juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Jumat (7/5/2021):

Salah satunya, menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co