News

Muhammadiyah Minta Jokowi Berlakukan PSBB di Pulau Jawa 3 Minggu

Pembatasan mobilitas dimaksudkan untuk mengontrol penyebaran COVID-19 yang terus meningkat.


Muhammadiyah Minta Jokowi Berlakukan PSBB di Pulau Jawa 3 Minggu
Pemberlakukan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) di Jalan Malioboro dan seputarannya, Selasa (2/11/2020) (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh Pulau Jawa selama tiga minggu. Pembatasan mobilitas dimaksudkan untuk mengontrol penyebaran COVID-19 yang terus meningkat.

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin menyebut permintaan PSBB kepada Jokowi disampaikan PP Muhammadiyah melalui MCCC, Senin (29/6/2021) kemarin. Surat tersebut berisi setidaknya tiga rekomendasi terkait penanganan COVID-19 di Indonesia.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga minggu," bunyi rekomendasi pertama MCCC sebagaimana tertulis pada keterangan resmi yang diterima, Rabu (30/6/2021).

Kebijakan PSBB, lanjut rekomendasi pertama, harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan. Jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama kebijakan ini berlangsung juga harus diperhatikan. 

Rekomendasi kedua adalah bagaimana pemerintah harus menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien COVID-19. Macam ruang perawatan, fasilitas isolasi pasien tak bergejala, perangkat medis, alat pengaman diri, pasokan oksigen, dan obat-obatan.

"Pendirian rumah sakit darurat di berbagai daerah di Jawa mendesak dilakukan untuk merespon banyaknya Rumah Sakit yang tidak mampu menerima pasien Covid-19 lagi karena penuh," lanjut rekomendasi kedua.

Baca Juga: Cegah RS Kolaps, Pemerintah Diminta Terapkan PSBB Ketat di Pulau Jawa

Rekomendasi terakhir sementara meminta pemerintah dan tokoh masyarakat, agama, ilmuwan, serta media menggerakkan solidaritas sosial bagi warga terdampak kebijakan PSBB.

"Menggerakkan ketaatan masyarakat pada penerapan protokol kesehatan, menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dan meredam beredarnya informasi menyesatkan di kalangan masyarakat," tulis rekomendasi ketiga atau terakhir.

Agus menyebut rekomendasi ini dikeluarkan menyusul tingginya tingkat penularan di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Langkah darutat perlu diambil demi mencegah kolapsnya fasilitas layanan kesehatan.