Ekonomi

Muhammad Abduh, Anak Petani Peletak Modernisme Ekonomi Islam


Muhammad Abduh, Anak Petani Peletak Modernisme Ekonomi Islam
Ilustrasi (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Tokoh pembaharu islam dari Mesir, Al-Syaikh Mohammad Abduh mungkin kurang populis di telinga banyak orang saat ini. Padahal, sumbangsih pemikirannya bagi perkembangan peradaban terbilang signifikan.

Memiliki minat terhadap sejumlah disiplin ilmu, tak pelak membuatnya memiliki  pengetahuan yang luas terkait berbagai hal. Termasuk pemikiran terkait ilmu ekonomi.

Berikut sejumlah hal terkait kehidupan dan pemikiran Muhammad Abduh yang Akurat.co himpun dari berbagai sumber.

1. Lahir dari Keluarga Petani

baca juga:

Lahir di sebuah Desa di Provinsi Gharbiyah pada tahun 1265 Hijriah atau 1848 Masehi, Muhammad Abduh merupakan anak dari  keluarga petani yang hidup sederhana. Kendati demikian, bila mengurut garis nasab, maka silsilahnya terpaut dengan Khalifah Umar bin Khattab.

Ayahnya bernama Abduh Ibnu Hasan Khairullah dan Ibunya bernama Junainah. Meski bersahaja, Muhammad Abduh hidup di lingkungan keluarga yang taat dan cinta ilmu pengetahuan.

2. Orangtua Sebagai Guru Pertama

Mula pendidikan Muhammad Abduh didapatkan langsung dari orangtuanya sendiri. Ia mulai dengan pelajaran dasar membaca dan menulis. Kemu­dian ia belajar Alquran pada seorang Hafiz. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni 2 tahun ia sudah dapat menghafal Alquran secara keseluruhan.

Selanjutnya, ia sempat meneruskan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan Masjid al-Ahmadi di Thanta. Lantas pernah belajar di Kanisah Urin, dengan Syekh Darwisy Khadar yang tak lain merupakan paman ayahnya. Dari pengajaran   tersebut melahirkan kesadaran Muhammad Abduh. Syekh Darwisy tidak hanya mengajarkan etika dan moral, tetapi juga praktek kezuhudan tarekatnya.

Berlanjut ke tahun 1972, ketika Muhammad Abduh berusia 32 tahun, ia bertemu dengan Jamaluddin al-Afgani. Darinya ia belajar melihat agama dan ajaran Islam dengan kacamata baru. Al-Afgani memperke­nalkan karya-karya tulis para penulis barat, baik masalah poli­tik, sosial, baik oleh rakyat Mesir maupun umat Islam pada umumn­ya. Disamping itu, ia juga menerima pelajaran Filsafat, Mate­matika, dan Teologi. Khusus pada pelajaran teologi ia tertarik dengan teologi mu’tazilah.

3. Sempat Menjadi Pengajar

Muhammad Abduh menjadi pengajar di Dar Ulum pada tahun 1879, namun hanya berselang setahun ia dipecat tanpa alasan yang jelas. Tahun 1880 ia diangkat pemimpin majalas resmi al-Wajdi al- Mishriyah. Selanjutnya pada tahun 1882, ia diusir dari Mesir atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Urabi Pasha.

Dari Mesir ia menuju Beirut kemudian menuju ke Paris untuk bergabung dengan Jamaluddin al-Afgani. Pada tahun 1889 Muhammad Abduh diizinkan memasuki Mesir, Setahun kemudian ia diangkat menjadi penasehat Mahkama Tinggi. Tahun 1899 Kepadanya dipercayakan menduduki jabatan keagamaan tertinggi Mesir yakni diangkat sebagai Mufti negara. Jabatan tersebut tetap dijabat sampai akhir hayatnya.

Muhammad Abduh wafat pada tanggal 11 Juli 1905 di Alexandria. Setelah banyak melakukan modernisme dalam Islam dan juga banyak mewarisi peninggalan berharga bagi generasi selanjutnya.

4. Pemikirannya Terkait Ekonomi

Muhammad Abduh mempunyai pemikiran tentang ekonomi yang berlandaskan tauhid. 
Empat poin diantara pemikirannya menyasar kekayaan, uang, bank dan riba atau bunga bank.

Menurutnya, kekayaan yang tidak dilandasi iman benar-benar telah membawa pemiliknya hanyut dalam  kesenangan dan mengabaikan orang lain yang seharusnya dusantuni, seperti fakir-miskin dan anak yatim. Sikap semacam ini tidak hanya menimpa orang kafir, tetapi juga menimpa orang beragama sebagaimana disebut dalam surat Al-Ma’un.

Ia menilai penumpukan harta kekayaan dan pengabaian hak pihak yang seharusnya disantuni  dan dinilai oleh Tuhan sebagai pendustaan agama, justru  dilakukan oleh orang beragama samawi termasuk Yahudi dan Nasrani.

Terkait uang, menurut Muhammad Abduh dinilai memiliki dua fungsi pokok, yakni sebagai standart harga barang dan memudahkan orang mengadakan penukaran barang-barang.

Dalam kaitan ini ia sepaham dengan pandangan al-Ghazali bahwa terciptanya uang merupakan karunia Tuhan yang amat besar manfaatnya. Dengan uang orang dapat memiliki kuda di satu pihak, dan minyak za’faran di pihak lain.

Untuk memeroleh minyak za’faran, pemilik kuda dapat menjual kudanya, kemudian dari hasil penjualanya itu ia dapat membeli za’faran. Tanpa uang, penaksiran penukaaran kedua jenis barang itu sulit dilakukan.

Sementara soal bank, Muhammad Abduh melihatnya sebagai lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah tempat penyimpanan uang/harta orang kaya. Fungsi itu dipandang menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang.

Bila uang yang seharusnya mempermudah kelancaran lalu lintas perdagangan itu menjadi tujuan usaha untuk disimpan, ini menjadi pertanda akan tercabutnya kemakmuran orang banyak, karena harta mereka akan terkuras di tangan orang-orang kaya yang pekerjaan mereka hanya menumpuk harta di tempat-tempat penyimpanan, seperti bank-bank.

Adapun terkait bunga bank, Muhammad Abduh tidak menyebut secara tegas bahwa bunga bank itu riba, tetapi dari ketidaksimpatiannya terhadap kegiatan bank yang dilihatnya ia tidak menghalalkan bunga bank. Tetapi ketika ia dihadapkan kepada persoalan  bunga tabungan Pos, ia cenderung menghalalkannya.

Artinya biarpun Tabungan Pos dan Bank itu sama-sama mengeluarkan/membayar bunga kepada penyimpan, tetapi ia hanya menghalalkan bunga Tabungan Pos. Sikap Abduh  yang tidak mentoleransi  itu tampaknya dalam konteks orang miskin sebagai peminjam, bukan sebagai penyimpan, seperti yang terjadi dalam kegiatan Tabungan Pos, sehingga peluang adanya zulm  itu ada. 

Zulm ialah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, gelap pandangan mata, akal dan jiwa. Gelap fisik dan psikis. Zulm sebagai sifat yang mendatangkan dosa ialah zulm psikis. Zulm yang disebabkan karena gelap hati dan ketidak adilan. Dalam pembahasan ini yang termasuk zulm adalah riba.

Menurut Abduh orang yang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk kepentingan “usaha”, kemudian ditentukan keuntungan tertentu untuk pemilik harta tersebut, maka tidak termasuk riba, meskipun bertentangan dengan kaedah-kaedah fuqaha. Karena muamalah seperti itu mendatangkan manfaat, baik bagi pemilik harta  maupun bagi pengelolanya. Sedangkan riba hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena itu tidak mungkin hukum kedua hal ini sama menurut keadilan.[]