News

Muhadjir Temukan Fakta Mengejutkan Soal Sebaran Bansos di Daerah Kumuh Klender Jaktim

Muhadjir Effendy menemukan sebaran Bantuan Sosial (bansos) yang tidak merata bagi masyarakat miskin.


Muhadjir Temukan Fakta Mengejutkan Soal Sebaran Bansos di Daerah Kumuh Klender Jaktim
Menko PMK Muhadjir Effendy (Humas Kemenko PMK)

AKURAT.CO, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menemukan sebaran bantuan sosial (bansos) yang tidak merata bagi masyarakat miskin di kawasan kumuh, Klender, Jakarta Timur.

Muhadjir menemukan fakta mengejutkan tadi ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran bansos usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 RI, kemarin. Temuan didapatkan di RT 007/RW 010, Kelurahan Klender. Banyak warga di wilayah tersebut yang memerlukan dan sangat layak mendapatkan bansos, tetapi tidak terdata. 

Bahkan, kata dia, ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal sebelumnya mereka mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan Program Sembako (BPNT). Namun sejak awal tahun ini, mereka tidak lagi menerima bantuannya. 

Menurut Muhadjir, kasus seperti itu sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

"Ini hampir terjadi di semua tempat slum area dan daerah kumuh. Bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera, tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam (masalah) di lapangan," ujar Muhadjir dalam keterangan persnya, Rabu (18/8/2021).

Sebelumnya, Menko PMK pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut. Juga di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). 

Muhadjir menerangkan, masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Kata dia, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan melalui pembaruan data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan. 

DTKS, kata dia, merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinsos di daerah agar segera menyempurnakan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ujarnya.[]