News

Muchdi Pr dan Jajaran Partai Berkarya Ikuti Pembekalan Antikorupsi dari KPK

Muchdi Pr dan Jajaran Partai Berkarya Ikuti Pembekalan Antikorupsi dari KPK
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pembekalan antikorupsi pada Partai Beringin Karya (Berkarya) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

"KPK akan memberikan pembekalan antikorupsi untuk para pengurus Partai Beringin Karya atau Partai Berkarya, baik yang berada di pusat maupun daerah secara hybrid," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati saat dihubungi AKURAT.CO, Selasa (12/7/2022).

Ipi mengatakan, kegiatan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Berkarya Muchdi Purwoprandjono beserta sekitar 75 pengurus partai. 

baca juga:

"Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," jelasnya.

Ipi menjelaskan, Ketua KPK Firli Bahuri dijadwalkan akan membuka kegiatan tersebut dan dilanjutkan pemberian materi pembekalan pada Partai Berkarya.

"Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan membuka kegiatan bersama Ketum Berkarya dan dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi," tuturnya.

Materi pembekalan di antaranya tentang Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi.

"Akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, jelas Ipi, Ketum Berkarya, Muchdi Purwoprandjono juga dijadwalkan bakal menandatangani Deklarasi Bersama Integritas Partai Politik. 

"Deklarasi ini merupakan komitmen parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol. Antara lain dalam hal menolak money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya," ujarnya.

Terkait dengan kegiatan PCB 2022 tersebut, Partai Berkarya merupakan partai kedelapan yang mendapatkan pembekalan materi antikorupsi dari KPK. Dimana sebelumnya tujuh partai telah mendapatkan materi pembekalan.

Mereka adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan dan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Hanura.

Sebelumnya KPK telah menyelenggarakan Executive Briefing atau pengarahan eksekutif 'Politik Cerdas Berintegritas Terpadu' kepada 20 pimpinan dan pengurus parpol.

Seluruh parpol yang diundang sebagai partisipan tersebut merupakan peserta Pemilu di tahun 2019 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Kegiatan tersebut diselenggarakan lantaran berdasarkan data penanganan perkara di lembaga antirasuah hingga Januari 2022, tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. 

Kemudian, 22 perkara melibatkan Gubernur, serta 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang telah ditangani oleh KPK. Dari angka tersebut, menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara.

Maka dari itu pembekalan dilakukan agar bisa menjadi pedoman di setiap partai agar menghindari segala tindak pidana korupsi. []