News

MPR: Polemik PP 57 Tahun 2021 Harus Segera Diakhiri dengan Langkah Konkret

Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional perlu perbaikan


MPR: Polemik PP 57 Tahun 2021 Harus Segera Diakhiri dengan Langkah Konkret
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Instagram/lestariemoerdijat)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong usulan perbaikan Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional agar polemik terkait penghilangan mata ajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional, tidak berlarut-larut.

"Polemik yang terjadi terkait tidak adanya mata ajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional harus segera diakhiri dengan langkah-langkah konkret," sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Selasa (20/4/2021).

Sebelumnya, dalam surat bernomor 25059/MpK.A/HK.01 ,01/2021, tertanggal 16 ApriI 2021, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengajukan Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam surat tersebut, Nadiem mendorong perubahan PP No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, langkah tersebut harus segera direalisasikan agar kurikulum pendidikan kita mampu mewujudkan cita-cita luhur pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa.

Namun, menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, secara teknis ada problem perundang-undangan terkait tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia pada Pasal 40, PP No.57 Tahun 2021 itu.

Rerie menyarankan, sebaiknya para pemangku kepentingan tidak hanya melakukan usulan perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional untuk mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum Pendidikan Nasional.

"Akan tetapi, sebaiknya juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya Pasal 37," tuturnya.

Namun, lanjut Rerie, jika memperhatikan Kurikulum Pendidikan Tinggi, sesungguhnya sudah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesaia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Saya menyarankan, para pemangku kepentingan juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi  terhadap UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi," tandasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu