News

MPR: Perbaikan Pola Komunikasi dalam Pengendalian Covid-19 Harus Segera Dilakukan

Menurut Lestari, penyampaian informasi yang berubah-ubah membingungan masyarakat.


MPR: Perbaikan Pola Komunikasi dalam Pengendalian Covid-19 Harus Segera Dilakukan
Petugas Kepolisian memeriksa dokumen pengendara yang melintas di check point penyekatan arus mudik di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Informasi yang berubah-ubah terkait satu kebijakan menghasilkan kebingungan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 menjelang Idul Fitri 1442 H.

Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta kepada pemerintah agar segera memperbaiki pola komunikasi upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan tersebut.

"Pada pelaksanaan kebijakan larangan mudik, para pemangku kepentingan harus segera memperbaiki pola komunikasi agar tidak membingungkan pelaksana di lapangan," kata Lestari sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021). 

Pada saat menerapkan kebijakan larangan mudik, pemerintah pusat sebelumnya memperbolehkan pergerakan orang di wilayah Jabodetabek, namun di hari berikutnya Satgas Covid-19 menyatakan bahwa larangan mudik juga berlaku bagi warga di wilayah aglomerasi atau pemusatan kawasan tertentu seperti Jabodetabek.

Menurut Lestari, penyampaian informasi yang berubah-ubah dalam rentang waktu yang singkat dan berkaitan dengan pengaturan orang banyak, cenderung membingungan masyarakat.

Lebih parah lagi, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, informasi yang disampaikan berubah-ubah tersebut berpotensi diabaikan oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat, lanjut Rerie, tapi para pelaksana kebijakan tersebut di lapangan juga ikut kebingungan menyikapi informasi yang berubah-ubah.

"Akibatnya, para pemangku kepentingan di daerah merespon kebijakan pemerintah pusat itu dengan beragam pula, sesuai dengan kemampuan setiap daerah," ujarnya.

Padahal, kata Rerie, salah satu tahapan penting dalam pengendalian penyebaran Covid-19 adalah pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Dengan informasi kebijakan yang berubah-ubah, tambah Rerie, pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di lapangan pun tidak maksimal.

Rerie berharap, para pemangku kepentingan mengkaji kebijakan yang akan diterapkan secara mendalam, sebelum diumumkan kepada publik.

"Komunikasi kebijakan tersebut, mesti tegas, jelas dan terarah sehingga implementasi kebijakan berjalan maksimal. Selain itu, komunikasi publik juga seharusnya dua arah, sehingga kebijakan bisa dipahami, ditaati publik dan bersifat mengikat," terangnya.

Rerie menilai, informasi kebijakan yang berubah-ubah, menimbulkan kesan tidak ada perencanaan yang matang dalam melahirkan kebijakan  pengendalian Covid-19 di tanah air.

"Padahal, potensi pergerakan orang di masa jelang dan pasca-Lebaran tahun ini diperkirakan masih cukup tinggi," pungkasnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co