News

MPR: Kebijakan Larangan Mudik 2021 Perlu Sosialisasi yang Masif

MPR: Perlu Sosialisasi Masif Kebijakan Larangan Mudik 2021


MPR: Kebijakan Larangan Mudik 2021 Perlu Sosialisasi yang Masif
Penumpang bersiap menaiki bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah/Tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah penumpang di terminal tersebut untuk mudik ke kampung halamannya. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai, sosialisasi kebijakan pelarangan mudik 2021 harus dilakukan secara masif agar terbentuk pemahaman bahwa langkah yang diambil pemerintah itu demi kepentingan bersama. 

"Kebijakan pelarangan mudik 2021 yang berpotensi melibatkan jutaan orang perlu penanganan yang benar-benar terukur, agar kebijakan tersebut efektif dalam menekan potensi penyebaran Covid-19," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/4/2021). 

Tahun ini Pemerintah menerapkan larangan mudik 2021. Kementerian Perhubungan melarang seluruh moda transportasi darat, laut dan udara beroperasi pada periode 6-17 Mei melalui Peraturan Menhub No PM 13 Tahun 2021. 

Dalam peraturan perjalanan kendaraan yang dikecualikan adalah pelayanan distribusi logistik.

Sedangkan perjalanan orang selama bulan suci ramadan yang dikecualikan adalah perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil didampingi oleh satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. 

Menurut Lestari, rincian aturan tersebut harus benar-benar dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada kebingungan dalam pelaksanaannya.

Jangan sampai pengecualian bagi yang boleh melakukan perjalanan disalahgunakan. 

Sementara, lanjut Rerie, sapaan akrab Lestari,  pengawasan untuk pergerakan moda transportasi itu harus ketat dan benar-benar terlaksana di lapangan. 

Karenanya, Politisi Partai NasDem itu
berharap para pemangku kepentingan bekerja maksimal mengawasi semua peraturan tersebut agar tidak menjadi lahan baru berbagai pungutan dengan memanfaatkan celah yang ada. 

"Seluruh petugas di lapangan, harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan semua aturan larangan mudik dan tidak menjadikan aturan tersebut sebagai ruang transaksional. Namun yang terpenting, kita semua menyadari soal larangan mudik tersebut, bukan pada penerapan sanksinya," tandasnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu