News

MPR Dorong Majelis Rakyat Papua Bahas RUU Otsus Bersama Presiden


MPR Dorong Majelis Rakyat Papua Bahas RUU Otsus Bersama Presiden
Pimpinan MPR RI yang terdiri dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani serta Ketua for Papua Yorrys Raweyai menerima delegasi Majelis Rakyat Papua (MRP). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Pimpinan MPR RI yang terdiri dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani serta Ketua for Papua Yorrys Raweyai menerima delegasi Majelis Rakyat Papua (MRP).

Pada kesempatan itu, Bamsoet menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus mengupayakan agar MRP bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk berdialog menyangkut masalah RUU Otonomi Khusus (Otsus).

"Intinya diperlukan dialog yang intensif antara pemerintah dan masyarakat papua dan posisi kami di MPR," ujar Bamsoet di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2020).

Menurut Bamsoet, Pemerintah sudah menaruh perhatian besar terhadap masalah Papua dengan menunjuk Wakil Presiden Maruf Amin untuk memimpin masalah otsus ini diselesaikan secara tuntas.

"Masalah otsus ini diselesaikan secara tuntas agar tidak ada lagi perbedaan pandangan, pendapat dan itu bisa diselesaikan melalui dialog," jelasnya.

"Jadi keinginan kita harus ada perwakilan, keberpihakan terhadap apa yang kemudian pemerintah terhadap rakyat papua. Agar saudara-saudara kita disana merasa juga mendapat perhatian lebih dari pada pemerintah dan peran dari pada MRP," imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada kesalahan narasi publik ihwal otonomi khusus tersebut.

Menurutnya, Otonomi Khusus Papua sudah berlaku dan disepakati secara nasional secara komprehensif. Maka pemerintah menggodok soal dana otsus yang akan berakhir tahun depan. Nantinya kontrol administrasi otsus diperketat agar bisa diterima oleh masyarakat di sana.

“Saya tegaskan, tidak ada perpanjangan otsus Papua karena keberlakuan otsus itu memang tidak perlu diperpanjang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu berlaku terus, tidak perlu diperpanjang. Yang sekarang kami olah adalah perpanjangan dana otsus,” ucap dia dalam konferensi pers daring, Kamis (1/10/2020).[]