News

MPR Desak Kemendikbud Jelaskan Alasan Pentingnya PKI Dalam Kamus Sejarah

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengkritik keras kamus sejarah terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemwndikbud) yang kontroversial.


MPR Desak Kemendikbud Jelaskan Alasan Pentingnya PKI Dalam Kamus Sejarah
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, kamus sejarah versi Kemendikbud sangat tendensius terhadap kiprah tokoh ummat Islam.

Ini berbanding terbalik dengan porsi penjelasan mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat ruang jauh lebih besar dibanding partai-partai lainnya atau Ormas Islam.

Dia mengungkapkan, porsi penjelasan soal PKI dijelaskan dalam 2,5 halaman yaitu di halaman 177- 179. Sementara PNI hanya satu halaman lebih sedikit di halaman 179-180. Bahkan, NU juga hanya dijelaskan dalam 1 halaman lebih sedikit yakni di halaman 157-158.

Sedangkan Muhammadiyah hanya 0,5 halaman di alaman 55. Begitu pula Partai Masyumi pimpinan M Natsir, hanya mendapat porsi 0.5 halaman. Padahal, M Natsir berhasil kembalikan RIS menjadi NKRI. 

“Ini sangat tendensius. Tidak masuk akal dan jadi informasi sejarah yang sesat," katanya dalam siaran persnya, Rabu (21/4/2021). 

Dia lalu membandingkan peran PKI terhadap bangsa Indonesia. PKI, kata dia, tercatat dua kali memberontak terhadap pemerintah Indonesia yang sah. Oleh MPR dan Hukum di Indonesia, PKI sudah dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan.

Tetapi, oleh penyusun Kamus Sejarah Indonesia ini malah dianggap lebih besar dan lebih penting sehingga diberikan ruang penjelasan yang sangat besar daripada peran PNI, atau Partai Masyumi yang selamatkan NKRI.

"Juga sangat ahistoric kalau PKI lebih berjasa bagi Indonesia ketimbang Ormas-Ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah yang sangat jelas jasa dan kiprah positif dan konstruktifnya untuk Indonesia,” ungkapnya. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, memang sudah seharusnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud selaku pengarah penyusunan kamus tersebut untuk mengklarifikasi secara benar terkait hadirnya buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar itu. Termasuk segera merevisi dan merombak total secara benar. 

"Tapi karena dampak negatifnya yang sudah menyebar luas, klarifikasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud seharusnya tidak hanya mengenai tidak dicantumkannya KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, M Natsir dan Tokoh-Tokoh Bangsa dari Kalangan Umat Islam lainnya, tetapi juga mengapa justru Kamus Sejarah Indonesia tersebut malah lebih mementingkan menyebut PKI dan banyak tokoh-tokoh PKI, Partai terlarang itu,” ujarnya.   

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu