News

MPR: Bangsa Ini Butuh GBHN

Dengan adanya GBHN masyarakat tak perlu bingung apa yang akan dikerjakan presiden baru meski berganti rezim


MPR: Bangsa Ini Butuh GBHN
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basara mengaku pihaknya telah mempelajari sikap masyarakat pada isu amandemen. Dia menyebutkan, pada isu tersebut, masyarakat Indonesia itu terbelah jadi 3 kelompok.

Kategori pertama yakni yang memandang bahwa amandemen UUD 1945 yang dilakukan sepanjang 1999-2022 telah kebablasan, sehingga tak layak lagi disebut UUD 1945. Sebab, banyak perubahan substansial dan bahkan perubahan filosofi pada UUD hasil amandemen. 

"Golongan ini menganggap karena UUD kebablasan amandemennya, maka harus kembali kepada yang aslinya sebelum perubahan," katanya dalam sebuah diskusi kemarin sore, Senin (20/6/2021). 

Kelompok kedua adalah kelompok masyarakat yang menganggap bahwa amandemen UUD sejak 1999-2002 yang digunakan saat ini sudah cukup baik. Karenanya, tak perlu ada amandemen lagi. Kelompok ini menilai UUD sejauh ini masih yang terbaik. 

"Golongan ketiga yaitu golongan masyarakat yang berpendapat bahwa perubahan UUD pada tahun 1999-2002 itu dianggap sudah cukup baik. Sehingga tidak perlu lagi diadakan perubahan berikutnya. Artinya UUD dianggap belum cukup baik," katanya. 

Meskipun berdiri pada kutub masing-masing, MPR melihat ada titik temu antara tiga golongan itu. Yakni ketiganya menilai bangsa Indonesia membutuhkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Basarah mengklaim telah melakukan road show ke banyak kampus untuk menyerap aspirasi.

"Ini MPR memotret ada titik temu baik diantara (3) golongan itu. Apakah titik temunya? Semua ketemu pada pendapat dan persepsi bahwa bangsa ini memerlukan kembali yang namanya GBHN," katanya. 

Kesimpulan itu, kata dia, sejalan dengan dukungan dari sebagian kalangan kampus yang mereka datangi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Terutama terkait amandemen UUD 1945. 

"Sebagian kampus yang kami datangi dalam FGD (Fokus Group Discusion) itu mengatakan kita punya yang namanya konsensus dasar negara yaitu Pancasila, konsensus bentuk negara yaitu NKRI. Konsensus Bhineka Tunggal Ika, konsensus bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Tapi konsensus haluan negara ini kita hilang," katanya.

Kehadiran haluan negara itu, kata dia, penting. Agar kiblat pembangunan bangsa Indonesia tak kehilangan arah atau kiblat pembangunan nasional untuk jangka panjang.

Dengan begitu, setiap pergantian rezim, masyarakat tak perlu meraba-raba arah pembangunan yang disasar presiden terpilih.