News

MPR: Anggaran Dipangkas Sejak 2019 hingga Adanya Upaya Degradasi Peran

Fadel Muhammad mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak memenuhi Undangan Rapat Konsultasi pada 27 Juli 2021.


MPR: Anggaran Dipangkas Sejak 2019 hingga Adanya Upaya Degradasi Peran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Sopian)

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak memenuhi Undangan Pimpinan MPR untuk melaksanakan Rapat Konsultasi pada 27 Juli 2021.

Seperti diketahui, MPR RI telah mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Rapat Konsultasi pada 27 Juli 2021. Namun, karena Sri Mulyani akan rapat dengan Presiden, maka Wakil Menteri Keuangan ditugaskan untuk menghadiri rapat tersebut.

"Pimpinan MPR RI dapat memahami kesibukan Menteri Keuangan dan dengan legowo rapat tetap dilaksanakan. Maka dengan dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, rapat bersama Wakil Menteri Keuangan telah menghasilkan beberapa kesimpulan rapat," ujar Fadel melalui koleganya Ketua Badan Penganggaran MPR RI Idris Laena dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

baca juga:

Oleh karena itu, para pimpinan MPR berinisiatif mengundang kembali Sri Mulyani untuk menghadiri Rapat Konsultasi pada 28 September 2021. Namun, karena alasan akan rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, maka Sri Mulyani tidak dapat memenuhi undangan tersebut.

"Oleh karenanya Pimpinan MPR RI meminta Staf Kesekjenan MPR untuk mengatur waktu dengan memberi keleluasaan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan waktunya, namun hingga saat ini, rapat dimaksud tidak pernah terealisasi," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, kata Idris, MPR RI menganggap Menteri Keuangan Sri Mulyani terkesan tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.

Sementara itu, terkait pemotongan anggaran yang dialami oleh MPR RI, dalam pandangan pimpinan MPR RI sama sekali tidak ada kaitannya dengan refocusing akibat Covid-19.

Idris menerangkan, anggaran MPR RI telah mengalami pemotongan yang sistematis sejak Tahun Anggaran 2019 dan 2020, sebelum adanya pandemi Covid-19. Kemudian berlanjut pada Tahun Anggaran 2021 serta 2022.

"Sehingga anggaran yang pada 2018 sebesar Rp1 triliun lebih dipotong hingga hanya kurang lebih Rp660 miliar," katanya.