News

Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Depok Terus Meluap, Ternyata Ini Pemicunya

Menurut Hendrik, rencana interpelasi Walkot Idris akan dibawa ke rapat paripurna.


Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Depok Terus Meluap, Ternyata Ini Pemicunya
Wali Kota Depok Mohammad Idris meresmikan Taman Musik Kota Depok. (Dok. AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Hubungan DPRD Kota Depok dengan Wali Kota Depok kian memanas. Terakhir, lembaga legislatif tersebut akan mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok Mohammad idris.

Polemik ini salah satunya dipicu program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang digagas Wali Kota Depok Mohammad Idris.

“Awalnya kita menyampaikan sikap mosi tidak percaya, yang akan ditindaklanjuti dengan pengajuan hak interpelasi yang diatur oleh undang-undang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo saat dimintai konfirmasi, Kamis (12/5/2022).

baca juga:

Menurut Hendrik, rencana interpelasi Walkot Idris akan dibawa ke rapat paripurna. Namun saat ini pelayangan mosi tidak percaya baru ke Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra.

“Semua ini kan dimunculkan bahasa mosi tidak percaya, tapi intinya itu adalah interpelasi nanti kita minta keterangan kepada Wali Kota,” papar Hendrik.

Hendrik menyebut interpelasi ini menuntut transparansi program kerja Pemkot Depok, salah satunya KDS.

“(Kelanjutan) Terkait dengan KDS kita akan coba, soal ini lagi berjalan. KDS itu mencakup beberapa manfaat. Semua itu akan kita minta keterangan dari Wali Kota dugaan penyalahgunaan kewenangan, tidak tepat sasaran, tidak transparan, dan sebagainya,” kata Hendrik.

Hendrik mengklaim memiliki laporan terkait dugaan KDS dipolitisasi. Namun Hendrik belum mau membuka bukti yang dimiliki.

“Oh, iya, ada (laporan). Temuan itu kan nanti jadi alat bukti kita,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menyebut ada 38 anggota DPRD Depok yang mencanangkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota. Mereka mempertanyakan beberapa program kebijakan serta mekanisme penerapannya.

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan mosi dilayangkan terkait pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).

“Kepada pemerintah pelaksanaan program KDS dan mutasi ASN. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk juga anggota DPRD secara individu di luar anggota komisi, seperti saya. Mengetahui sendiri, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa,” ujar Babai Suhaimi.[]

Lihat Sumber Artikel di Jabarnews.com Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Jabarnewscom. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Jabarnewscom.