News

Momen Bersejarah, Pemerintah Militer Chad Tandatangani Perjanjian Damai dengan Puluhan Kelompok Oposisi, Tapi...

Namun, kelompok pemberontak utama, Front for Change and Concord in Chad (FACT), telah menolak untuk bekerja sama

Momen Bersejarah, Pemerintah Militer Chad Tandatangani Perjanjian Damai dengan Puluhan Kelompok Oposisi, Tapi...
Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani di Doha, pembicaraan bertujuan membuka jalan bagi pemilihan presiden yang akan dimulai pada 20 Agustus mendatang (Ibraheem al-Omari/Reuters)

AKURAT.CO, Republik Chad telah mengukir momen bersejarah, dengan pemerintah militernya akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan puluhan kelompok oposisi. 

Chad, negara yang terkurung daratan di Afrika tengah utara, telah berada dalam ketidakstabilan yang hampir konstan. Negara yang memiliki lebih dari 1.501 kelompok etnis dan bahasa berbeda ini telah mengalami konflik yang berkepanjangan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1960.

Kini, junta Chad pun telah meneken kesepakatan damai dengan setidaknya lebih dari 40 kelompok oposisi guna meluncurkan dialog rekonsiliasi nasional. Akan tetapi, seperti dilaporkan Al Jazeera, kelompok pemberontak utama telah menolak untuk mengambil bagian. 

baca juga:

Perjanjian damai itu berlangsung pada Senin (8/8) di ibukota Qatar Doha, dengan pembicaraan bertujuan membuka jalan bagi pemilihan presiden yang dimulai pada 20 Agustus.

Sejak Maret, Qatar telah menjadi penengah antara kelompok-kelompok oposisi Chad dan pemerintah militer yang dipimpin Mahamat Idriss Deby Itno atau juga dikenal Mahamat Kaka. Jenderal itu merebut kekuasaan dan menjadi presiden Dewan Militer Transisi, setelah ayahnya, Presiden Idriss Deby Itno, terbunuh dalam pertempuran dengan pemberontak tahun lalu.

Momen Bersejarah, Pemerintah Militer Chad Tandatangani Perjanjian Damai dengan Puluhan Kelompok Oposisi, Tapi... - Foto 1
 Jenderal Chad Mahamat Idriss Deby telah menggantikan ayahnya sebagai presiden-AFP

Namun, kelompok pemberontak utama, Front for Change and Concord in Chad (FACT), telah menolak untuk bekerja sama. FACT adalah organisasi politik dan militer yang dibentuk kritikus Deby, Mahamat Mahdi Ali, dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah Chad.

Dalam pernyataannya, mereka telah menegaskan tidak akan menandatangani kesepakatan meskipun ada upaya menit-menit terakhir oleh mediator Qatar.

"FACT menolak kesepakatan yang akan ditandatangani pada hari Senin," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Doha sebelum kesepakatan diteken.

FACT mengatakan bahwa para peserta dalam dialog nasional tidak akan diperlakukan sama. Mereka juga menuntut pembetukan komite baru untuk mengatur pembicaraan, serta pembebasan para tahanan pemberontak yang ditahan di penjara pemerintah.

"Namun FACT tetap tersedia untuk dialog di mana saja dan kapan saja,” tambah pernyataan dari kelompok itu, yang diperkirakan memiliki antara 1.500 hingga 2 ribu pejuang.

Pejuang FACT sebelumnya memimpin serangan pemberontak, yang kemudian menewaskan Deby, presiden Chad yang telah berkuasa selama 30 tahun.

Pembicaraan yang akan datang kini telah diawasi secara luas. Ini terutama karena Chad telah dipandang sebagai sekutu kunci dalam upaya internasional untuk melawan kelompok-kelompok bersenjata yang bertempur di kawasan sekitarnya. 

Tentara Chad juga diketahui telah lama memerangi ekstremis dari kelompok Boko Haram, yang dimulai di timur laut Nigeria dan menyebar ke negara-negara tetangga. Pada 2019, angkatan bersenjata Prancis melakukan intervensi di Chad utara dan melancarkan serangan udara ke kelompok bersenjata yang datang dari Libya.

Sekitar 330 ribu warga Chad telah mengungsi akibat bentrokan, mayoritas di wilayah Danau Chad yang bergejolak di mana pejuang Boko Haram paling aktif.

Momen Bersejarah, Pemerintah Militer Chad Tandatangani Perjanjian Damai dengan Puluhan Kelompok Oposisi, Tapi... - Foto 2
 Pada tahun 2008, para pemberontak mencapai Ndjamena, tetapi kemudian berhasil dipukul mundur-Finbarr O'Reilly/Reuters

Kementerian luar negeri Qatar mengatakan bahwa pembicaraan berikutnya akan diadakan di ibu kota Chad, N'Djamena. Negosiasi ini, kata kementerian, bertujuan untuk mencari 'rekonsiliasi nasional yang inklusif'.

Sekitar 42 dari 47 kelompok yang diwakili dalam pembicaraan Doha akan menandatangani perjanjian itu, kata para pejabat sebelumnya.

"Kami sangat optimis. Kami senang hari ini bahwa kami menandatangani perjanjian damai," Fadoul Hissein, dari Dewan Nasional untuk Reformasi, salah satu kelompok yang menandatangani kesepakatan itu. Kepada Al Jazeera, Hissein menyebutnya sebagai momen 'bersejarah'.

"Semua orang Chad akan senang dengan kesepakatan ini. Para pengamat internasional akan memantaunya.

"Perjanjian damai masih terbuka bagi siapa saja untuk datang dan bergabung di masa depan. Saya mendorong siapa saja yang belum menandatangani untuk melakukannya. Mereka (FACT) juga disambut untuk menandatangani perjanjian ini di masa depan," tambah Hissein.

Kesepakatan Doha mengikat penandatangan soal gencatan senjata selama pembicaraan di N'Djamena. Juga dengan perjanjian ini, pemerintah militer akan menjamin keselamatan para pemimpin pemberontak yang menghadiri pembicaraan.

Qatar ingin pemimpin FACT Mahamat Mahdi Ali meninggalkan kamp gurun pasirnya di Libya untuk menghadiri penandatanganan. 

Di sisi lain, FACT dan kelompok lain mengatakan jaminan itu tidak cukup kuat. Mereka juga menuntut janji Mahamat Kaka sebelumnya, yang bersumpah tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan apa pun.

Mahamat Kaka, yang berusia 38 tahun, sempat menjanjikan pemilihan umum dalam 18 bulan ketika ia merebut kekuasaan pada April tahun lalu. Namun, praktiknya, pemerintahan militernya telah mempertahankan kekuasaan untuk memperpanjang aturan 'transisi' selama 18 bulan.

Pemimpin militer itu, bagaimanapun, telah menghadapi tekanan dari Prancis, Uni Eropa dan Uni Afrika untuk memenuhi tenggat waktu pada Oktober.

"Mendapatkan banyak kelompok untuk menandatangani perjanjian itu adalah landasan yang baik untuk dialog nasional. Tapi, itu layaknya berjuang tanpa pakaian, seperti FACT," kata kepala salah satu kelompok politik yang telah setuju untuk menandatangani perjanjian, berbicara kepada AFP.

Pemerintah Chad mengatakan lebih dari 1.300 perwakilan kelompok pemberontak, masyarakat sipil, serikat pekerja, partai politik dan pejabat pemerintah akan menghadiri pembicaraan N'Djamena. []