News

Moeldoko Lapor Polisi, ICW Tak Gentar

ICW akan menghadapi semua tahapan hukum di Bareskrim Polri


Moeldoko Lapor Polisi, ICW Tak Gentar
Ilustrasi (AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga dan Miftahul Huda ke Bareskrim Polri. Keduanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Menanggapi laporan Moeldoko, ICW tak gentar. ICW menyatakan akan menghadapi semua tahapan hukum.

"Atas langkah hukum pelaporan ke Bareskrim yang dilakukan oleh KSP Moeldoko, ICW telah didampingi sejumlah kuasa hukum. Maka untuk selanjutnya pihak kuasa hukum akan mendampingi terlapor guna menghadapi setiap tahapan di Bareskrim Polri," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/9/2021).

ICW menyatakan menghormati langkah Moeldoko yang memilih jalur hukum untuk menjawab kritik dari masyarakat. Namun ICW berharap Moeldoko memahami sepenuhnya posisi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dan akan selalu menjadi objek pengawasan masyarakat karena wewenang besar yang dimilikinya.

Adnan mengatakan, pengawasan berguna agar pejabat publik tidak mudah memanfaatkan wewenang, jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya.

Kajian ICW mengenai konflik kepentingan pejabat publik, yakni KSP dengan pihak swasta dalam peredaran Ivermectin ditujukan untuk memitigasi potensi korupsi, kolusi, maupun nepotisme di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Sepatutnya pejabat publik tersebut membantah dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti bantahan yang relevan, tidak justru mengambil jalan pintas melalui mekanisme hukum," ujar Adnan.

Adnan menyampaikan dua hal yang menjadi pokok persoalan dalam pelaporan tersebut. Pertama, Moeldoko beranggapan ICW telah menuduh yang bersangkutan mendapatkan untung dalam peredaran Ivermectin.

"Menurut kami, KSP Moeldoko terlalu jauh dalam menafsirkan kajian tersebut sebab, dalam siaran pers yang ICW unggah melalui laman lembaga maupun penyampaian lisan peneliti ICW, tidak ada satu pun kalimat tudingan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KSP Moeldoko," papar Adnan.

ICW memastikan seluruh kalimat di dalam siaran pers menggunakan kata "indikasi" dan "dugaan" sebelum tiba pada kesimpulan adanya dugaan konflik kepentingan.

"Kami memastikan kajian itu telah melalui proses pencarian informasi dan data dari berbagai sumber yang kredibel," ucap Adnan.

Kedua, terkait pernyataan peneliti ICW tentang adanya kerja sama ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa, Adnan menyebut bahwa ICW sudah sampaikan bahwa terdapat kekeliruan penyampaian informasi secara lisan.

Sebab, fakta yang benar adalah mengirimkan kader HKTI ke Thailand guna mengikuti sejumlah pelatihan sebagaimana tertuang dalam dokumen siaran pers. Atas kekeliruan penyampaian ini, ICW telah menyampaikan permintaan maaf dalam surat balasan somasi beberapa waktu lalu.

Permintaan maaf ICW, kata Adnan, disampaikan hanya terbatas pada kekeliruan penyampaian lisan tentang ekspor beras, bukan terhadap kajian secara keseluruhan peredaran Ivermectin.

"ICW berharap agar pelaporan yang dilakukan KSP Moeldoko ke Bareskrim Polri tidak menyurutkan langkah berbagai kelompok masyarakat yang selama ini menjalankan peran untuk mengawasi tindak tanduk dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik," ungkap Adnan.

Ia menyebut bahwa pengawasan publik tetap harus dilakukan agar potensi penyimpangan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dideteksi guna mencegah kerugian bagi masyarakat luas.

Moeldoko melaporkan dua aktivis ICW karena diduga memfitnah dan melakukan pencemaran nama baik.

"Hari ini, saya Moeldoko selaku warga negara yang taat hukum dan pada siang hari ini melaporkan Saudara Egi dan Miftah, karena telah melakukan pencemaran atas diri saya," kata Moeldoko kepada awak media, Jumat (10/9/2021) di Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan.

Moeldoko mengaku telah memberikan kesempatan kepada dua peneliti ICW untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun permohonan maaf dan pencabutan pernyataan soal pemburu rente dan ekspor beras tak diterimanya.

"Sampai saat ini itikad baik itu tidak dilakukan, dengan terpaksa saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, maka saya lapor," kata Moeldoko. []