News

MK Thailand Putuskan Masa Jabatan PM Prayuth Chan-ocha Masih 2,5 Tahun

MK Thailand Putuskan Masa Jabatan PM Prayuth Chan-ocha Masih 2,5 Tahun
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bertekad akan maju lagi dalam Pemilu yang rencananya digelar pada 2023. (Deutsche Welle)

AKURAT.CO Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand telah menolak gugatan hukum terhadap batas masa jabatan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Artinya, ia dapat tetap menjabat.

Dilansir dari BBC, partai-partai oposisi sebelumnya mengajukan petisi bahwa Jenderal Prayuth telah melampaui 8 tahun jabatannya yang dibatasi oleh konstitusi. Mantan panglima militer itu merebut kekuasaan dalam kudeta pada 2014. Ia mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri pada bulan Agustus di tahun yang sama. Artinya, pada saat ini, ia telah menjadi perdana menteri melebihi batas konstitusi.

Namun, pengadilan memutuskan bahwa masa jabatannya dimulai pada April 2017 ketika konstitusi mulai berlaku, alih-alih ketika ia dilantik pada 2014.

baca juga:

Putusan MK Thailand punya rekam jejak yang panjang dalam memihak kelompok konservatif, royalis, dan menentang mereka yang terkait dengan reformasi. Dalam 16 tahun terakhir, institusi ini telah memecat 3 perdana menteri dan membubarkan 3 partai politik, semuanya dari satu sisi politik Thailand yang terpecah.

Tak pelak, banyak pihak telah memprediksi petisi oposisi akan ditolak. Apalagi, beberapa hakim MK ditunjuk di bawah Prayuth.

Padahal, kasus oposisi terlihat kuat. Berdasarkan konstitusi baru yang dirancang pada 2017 di bawah pemerintahan militer Prayuth saat itu, perdana menteri tak dapat menjabat untuk periode total lebih dari 8 tahun.

Namun, MK mengakalinya dengan menyatakan aturan itu baru berlaku bersamaan dengan berlakunya konstitusi baru pada April 2017. Jadi, masa jabatan Prayuth dihitung mulai saat itu.

Namun, vonis tersebut bukanlah yang diharapkan para pendukung Prayuth. Mereka mengusulkan masa jabatan Prayuth dimulai pada Juni 2019 ketika diangkat kembali sebagai perdana menteri setelah pemilihan parlemen pascakudeta pertama awal tahun itu.

Hal ini penting karena Prayuth telah menyatakan akan maju dalam Pemilu berikutnya yang rencananya digelar pada awal 2023. Dengan demikian, ia akan menjadi perdana menteri terlama di Thailand. Padahal, komandan militer tersebut awalnya mengaku hanya ingin mengambil alih kekuasaan sementara.

Dengan putusan MK, ia hanya punya 2,5 tahun tersisa sampai mencapai batas masa jabatan. Ini membuatnya kurang menarik sebagai calon perdana menteri dari partai-partai konservatif.

Perintah MK yang menskors Prayuth dari jabatannya ketika proses pengadilan dan putusannya yang tak sesuai keinginan menunjukkan ada perpecahan besar dalam koalisi konservatif yang memilihnya sebagai pemimpin pada 2019. Ia jauh kurang populer sekarang setelah ekonomi Thailand kurang berkinerja baik selama 8 tahun belakangan, meski belum ada saingan yang jelas sebagai tokoh atas nilai konservatif dan royalis.

Intinya, politik Thailand masih cair dan tak stabil lebih dari 8 tahun setelah kudeta, yang mana pada saat itu para pemimpinnya sesumbar akan menyelesaikan pengaturan politik negara itu untuk selamanya.

Batas masa jabatan 8 tahun dimasukkan ke dalam konstitusi untuk mencegah politisi populer memanfaatkan kemenangan Pemilu untuk berkuasa jangka panjang. Inilah yang dituduhkan pada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di pengasingan.

Namun, tampaknya tak seorang pun mengira kalau batas itu akan menjadi senjata makan tuan bagi orang yang mengontrol penulisan konstitusi itu.[]