Ekonomi

MK Revisi UU Cipta Kerja, Emil Salim Beri Wejangan Begini ke Pemerintah!

putusan MK tersebut membuktikan bahwa tindakan kritis terhadap pemerintah  bukanlah sikap 'melawan'.


MK Revisi UU Cipta Kerja, Emil Salim Beri Wejangan Begini ke Pemerintah!
Ekonom Senior Emil Salim ketika ditemui usai (AKURAT. CO/Atikah Umiyani)

AKURAT.CO Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan  bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. 

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Prof. Emil Salim mengungkapkan putusan MK tersebut membuktikan bahwa tindakan kritis terhadap pemerintah  bukanlah sikap 'melawan'.

Ia mengatakan selama ini kritik dilayangkan berbagai pihak terkait kebijakan pemerintah merupakan sikap untuk memperbaiki jalannya pemerintah.

baca juga:

"Jika Mahkamah Konstitusi (MK) membekukan UU Cipta-Kerja untuk diperbaiki selama 2 tahun ke depan, ini membuktikan bahwa sikap kritis-korektif terhadap Pemerintah tidak perlu ditanggapi sebagai “melawan”/“anti-Pemerintah” tetapi sebagai sikap positif memperbaiki jalannya Pemerintah," ucap Emil Salim lewat unggahan twitternya, Sabtu (27/11/2021).

Seperti diketahui,  pada Kamis, 25 November 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan terhadap Perkara Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-XIX/2021 atas Uji Formil dan Uji Materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Di dalam putusannya, Majelis Hakim MK Republik Indonesia menegaskan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim MK berpendapat dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Padahal, partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan sangat fundamental dan sangat bermakna (meaningful). 

Majelis Hakim MK juga menegaskan kepada Pemerintah dan DPR RI, tidak dibenarkan membentuk peraturan yang baru, termasuk tidak dibenarkan mengambil keputusan yang dilandasi dengan UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Sekadar informasi,

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait dengan adanya berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.