Ekonomi

MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil, Apindo Ucap Tak Pengaruhi UMP 2022

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja tak mempengaruhi dunia usaha terkait substansinya


MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil, Apindo Ucap Tak Pengaruhi UMP 2022
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, ketika memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja tak mempengaruhi dunia usaha terkait substansinya.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai putusan tersebut hanya untuk merevisi hukum formilnya, sehingga tidak membatalkan substansi materinya.

" Memang, ada klausul amar putusan yang menyatakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang belum dikeluarkan diminta untuk ditunda dulu sampai ditunggu revisinya. Tetapi yang sudah keluar, itu tetap berjalan, termasuk terkait upah minimum yang sudah tercantum di PP nomor 36,” kata Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).

Ia menegaskan untuk upah minimum provinsi (UMP) 2022  tetap menggunakan mekanisme PP No. 36 Tahun 2021, sehingga putusan tersebut tak akan mempengaruhi formulasi tahun depan.

" Upah minimum provinsi sudah tercantum di PP No. 36 Tahun 2021, karena sudah keluar ya itu tetap berjalan. PP 36 tidak serta merta dibatalkan dengan adanya revisi yang diamanatkan oleh MK, kalau yang belum diterbitkan oleh putusan MK ditunda sampai revisi hukum formil direvisi," jelasnya.

Ia mengatakan saat ini UMP 2022 sudah memiliki peraturannya sehingga hal tersebut bersifat mutlak dan tak perlu direvisi lagi.

Hariyadi menjelaskan putusan MK terkait UU Cipta Kerja itu hanya mencakup masalah hukum formil lantaran pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Karena UU Cipta Kerja itu merangkum 78 UU atau dikenal sebagai Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU 12/2011. Kami melihat ini yang dijadikan dasar oleh hakim konstitusi untuk direvisi," terangnya.

Menurut pemahamannya, Hariyadi Sukamdani menyatakan berdasarkan putusan tersebut, tidak ada keberatan atau keputusan yang mencabut materi dalam UU Cipta Kerja.