News

MK Angkat Suara Perihal Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR

MK Angkat Suara Perihal Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) didampingi anggota hakim memimpin jalannya sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/7/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penjelasan mengenai pergantian Hakim Konstitusi Aswanto kepada Guntur Hamzah yang dilakukan oleh DPR. 

Juru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada DPR sejak tanggal 21 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Dalam surat itu, MK mengkonfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

baca juga:

"Isi surat menyampaikan lengkap amar putusan dimaksud, yang kemudian mengharuskan MK melakukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat," kata Fajar kepada wartawan, pada Jumat (30/9/2022). 

MK menyampaikan pemberitahuan bahwa tidak lagi ada periodesasi jabatan Hakim Konstitusi. Hal ini berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi yang baru direvisi.

"Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodesasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan MA)," ujar dia. 

Oleh karena itu, DPR diminta mengkonfirmasi kembali tiga hakim yang diajukan. Atas dasar itulah DPR mengganti Aswanto menjadi Guntur Hamzah.

"Diinformasikan dalam surat bahwa hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR yang saat ini menjabat untuk dikonfirmasi adalah keseluruhan (3 orang) hakim konstitusi yang diajukan DPR," tukas dia. 

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pergantian Hakim Aswanto oleh DPR karena ada surat dari Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Tentu MK menamakannya tindakan hukum dengan mengirimkan surat konfirmasi ke DPR," kata Habiburokhman. 

Sebagai informasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Komisi III DPR telah menggelar rapat internal pada 29 September untuk meminta kesediaan Guntur menjadi Hakim Konstitusi. 

Hasil keputusan di Komisi III DPR, lima fraksi setuju, satu fraksi setuju dengan catatan, satu fraksi menolak dan dua fraksi tidak hadir.

Merujuk pada hasil itu, Komisi III langsung membawanya ke rapat paripurna di hari yang sama dengan penetapan Wakil Pimpinan KPK yang baru Johanis Tanak. 

"Adapun keputusan Komisi III DPR RI itu adalah sebagai berikut; tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR," tutur Dasco. []