Adi Wicaksono

Penulis adalah chief economist di Habibie Institute.
Ekonomi

Misteri Defisit Anggaran dan Asumsi PDB 2023

Dalam penyusunan RAPBN, untuk menentukan basis PDB pada tahun berikutnya memang lazim menyertakan outlook pertumbuhan ekonominya


Misteri Defisit Anggaran dan Asumsi PDB 2023
Ilustrasi (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Pembicaraan pendahuluan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah resmi dimulai beberapa waktu lalu. Hal itu ditandai dengan dibacakan serta diserahkannya dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna 21 Mei 2022.

Dokumen setebal 243 halaman tersebut mengandung angka-angka yang cukup mengejutkan. Salah satunya mengenai defisit anggaran. Sekitar sebulan sebelumnya, tepatnya pada 14 April 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kepada pers selepas rapat kabinet bahwa defisit anggaran diproyeksikan pada kisaran 2,81% hingga 2,95% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pada dokumen KEM-PPKF angkanya berubah menjadi 2,61% hingga 2,90% PDB.

Tak salah kiranya jika perhatian kita langsung tertuju pada angka defisit anggaran. Karena, 2023 merupakan tahun pertama kembali berlakunya UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi besaran defisit maksimal 3% PDB. Pada tiga tahun sebelumnya, APBN mengacu kepada UU 2/2020 yang memperbolehkan defisit lebih dari 3% untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak-dampak multidimensinya. Alhasil, pada 2020, 2021, dan 2022, defisit anggaran berturut-turut tercatat sebesar 6,14%, 4,57%, dan 4,85%.

baca juga:

Alasan lain mengapa defisit anggaran begitu penting untuk diperhatikan adalah situasi perekonomian yang masih dalam tekanan berat. Mungkin tak ada satupun orang yang mengira bahwa tantangan di tahun 2023 akan lebih kompleks ketimbang 2022. Tak satu pun ekonom yang mengira akan terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan kenaikan harga berbagai komoditas begitu tingginya. Jika tantangan pandemi dapat ditangani oleh Pemerintah melalui pelebaran defisit, maka menjadi menarik untuk melihat seperti apa strategi Pemerintah mengantisipasi tantangan tahun 2023 tanpa pelebaran defisit.

Mengingat tantangan ketidakpastian global pada 2023 yang lebih tinggi dari sebelumnya, menjadi logis untuk memaksimalkan besaran defisit pada level setinggi mungkin. Pendapatan dari pembiayaan defisit ini dapat digunakan untuk menambah anggaran subsidi, kompensasi, program perlindungan sosial, hingga bantalan fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Namun, alih-alih memaksimalkan defisit, Pemerintah justru menurunkannya dari 2,81% - 2,95% versi rapat kabinet menjadi 2,61% - 2,90% pada dokumen KEM-PPKF. Dalam pembahasan bersama DPR, konon angkanya kembali dikoreksi dengan penurunan batas atas menjadi 2,85% PDB.

Secara persentase, angka-angka defisit yang terus menurun tersebut memang sekilas terlihat tidak logis. Namun, secara nominal, terdapat lompatan yang cukup signifikan dibanding 2022. Perlu diketahui, UU APBN 2022 berisi kesepakatan defisit anggaran sebesar 4,85% atau setara dengan nominal Rp868,0 triliun. Artinya, dengan metode perhitungan sederhana, basis PDB 2022 adalah sebesar Rp17.897 triliun. Apabila menggunakan basis PDB yang sama dan mengesampingkan outlook pertumbuhan ekonomi 2023, maka defisit anggaran 2023 secara nominal adalah Rp467,1 triliun (2,61%) dan Rp519,0 triliun (2,90%). Namun, pada dokumen KEM-PPKF 2023 angka nominalnya adalah Rp529,2 triliun (2,61%) dan Rp594,6 triliun (2,90%). Jauh lebih tinggi bukan?

Adanya selisih antara dua perhitungan tersebut disebabkan oleh penggunaan basis PDB yang berbeda. Yang pertama menggunakan basis PDB Rp17.897 triliun. Sedangkan yang kedua, basis PDB-nya diketahui pada batas bawah sebesar Rp20.275 triliun dan batas atas Rp20.503 triliun. Bahasa sederhana dan gaulnya, yang satu kepala-17, dan yang lain kepala-20.

Basis PDB beberapa tahun terakhir

Dalam penyusunan RAPBN, untuk menentukan basis PDB pada tahun berikutnya memang lazim menyertakan outlook pertumbuhan ekonominya. Ini salah satu dampak dari penggunaan metode akuntansi berbasis akrual. Jadi, apabila pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5%, misalnya, maka basis PDB-nya pun meningkat 5%. Realisasi dari asumsi PDB tersebut baru bisa diketahui secara resmi setelah pelaksanaan APBN tahun tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tahun 2019, tahun terakhir sebelum pandemi, PDB Indonesia tercatat sebesar Rp15.847 triliun. Pada 2020, angkanya menurun menjadi Rp15.536 triliun karena adanya resesi di mana pertumbuhan ekonomi tercatat minus 2,07%. PDB Indonesia kembali meningkat pada 2021 menjadi Rp16.957 (unaudited) berkat pertumbuhan ekonomi 3,69%. UU APBN 2022 yang disusun pada 2021 menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%, sehingga basis PDB diasumsikan sebesar Rp17.897 triliun. Berapa basis PDB tahun 2023? Tentu semestinya tergantung atau menyesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonominya.

Dalam dokumen KEM-PPKF 2023, asumsi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan (outlook) dalam rentang 5,3% - 5,9%. Sehingga, jika mengacu pada UU APBN 2022, maka basis PDB 2023 berada pada kisaran Rp18.845 triliun (5,3%) hingga Rp18.953 triliun (5,9%). Namun, pada bagian defisit anggaran, seperti telah dijabarkan sebelumnya, basis PDB 2023 ditemukan pada kisaran Rp20.275 triliun pada batas bawah dan Rp20.503 triliun pada batas atas. Artinya, terdapat selisih yang sangat signifikan mencapai Rp1.430 triliun pada batas bawah dan Rp1.550 triliun pada batas atas.

Pertanyaannya, jika mengacu pada asumsi atau basis PDB dalam UU APBN 2022, berapa persen pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai basis PDB pada KEM-PPKF 2023? Kita coba gunakan formula sederhana lagi, selisih pada batas bawah antara basis KEM-PPKF dan basis APBN 2022 adalah Rp2.378 triliun. Sedangkan pada batas atas selisihnya Rp2.606 triliun. Jadi, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,2% pada batas bawah, dan 14,5% pada batas atas.

Menerka jawaban

Sebagai orang awam, penulis cuma bisa menerka-nerka jawaban atas misteri angka-angka di atas. Salah satu jawaban yang memungkinkan adalah adanya potensi realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 melebihi target 5,2%. Perlu digarisbawahi, basis PDB sebesar Rp17.897 triliun pada APBN 2022 hingga saat ini masih sebatas asumsi. Karena, pelaksanaannya masih dalam tahun berjalan. Realisasinya bisa lebih rendah atau lebih tinggi.

Melonjaknya harga komoditas belakangan ini memberikan windfall profit yang cukup signifikan bagi Indonesia. Menkeu memperkirakan tambahan penerimaan negara pada tahun 2022 ini dapat mencapai Rp420,1 triliun. Menkeu bahkan telah meminta persetujuan kepada DPR untuk menggunakan potensi penerimaan ekstra ini untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Apakah mungkin tambahan belanja Rp420,1 triliun tersebut mampu meningkatkan PDB secara signifikan? Mengingat peruntukannya pada belanja konsumtif, rasa-rasanya tidak. Karena, jenis belanja tersebut tergolong tidak memiliki fiscal multiplier yang tinggi. Kemudian, penikmat windfall profit kenaikan harga komoditas sebagian besar adalah pengusaha-pengusaha tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit yang sudah kaya raya. Golongan ini juga tidak memiliki marginal propensity to consume (MPC) yang tinggi.

Kalau meningkatnya penerimaan pada 2022 tidak cukup menjadi jawaban terhadap misteri defisit anggaran dan asumsi basis PDB 2023, lalu bagaimana? Tentu sejatinya hanya Pemerintah sebagai penyusun KEM-PPKF 2023 yang layak dan mampu menjawabnya. Dan, publik berhak mendapat pencerahan dan penjelasan yang seterang-terangnya.[]