Ekonomi

Misbakhun: UU Penilai Miliki Peran Strategis Bagi Dinamika Ekonomi

Mappi mendorong para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Undang-undang Penilai


Misbakhun: UU Penilai Miliki Peran Strategis Bagi Dinamika Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (AKURAT.CO/Sopian )

AKURAT.CO Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) pada hari ini, Kamis (21/10/2021), merayakan puncak hari ulang tahun ke - 40. Perayaan puncak HUT Mappi diselenggarakan dengan webinar dialog interaktif dengan tema "Langkah Strategis Mewujudkan Undang-Undang Penilai".

Ketua Umum DPN Mappi Ir. Muhammad A. Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert.) mengatakan bahwa webinar ini bertujuan untuk mendorong para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Undang-undang Penilai.

"Dalam webinar ini kami mendorong semua pihak atas pentingnya UU penilai tujuannya menjaga kepentingan publik atas hasil pekerjaan dari penilai, apabila kepentingan publik terjaga otomatis kepentingan para penilai juga terjaga," katanya saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif HUT Mappi secara virtual, Kamis (21/10/2021). 

Disisi lain, pentingnya UU Penilai ini melihat adanya tantangan, peluang hingga resiko kedepan yang semakin besar.

"Kedepan tantangan besar peluang besar resiko juga semakin besar. Untuk itu, maka pada kesempatan ini marilah kita semua saling dukung seluruh anggota Mappi dan para stakeholder semoga segera terwujud UU Penilai," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga menekankan pentingnya UU Penilai karena penilai memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika ekonomi.

"Penilai ini sudah saatnya diatur dalam UU, kenapa karena perannya sangat strategis penting dan menjadi salah satu faktor kunci di banyak kejadian-kejadian ekonomi yang penting," ungkapnya.

Sekadar informasi, Mappi yang telah berdiri sejak tahun 1981 dan merupakan satu-satunya asosiasi penilai di Indonesia yang diakui oleh pemerintah telah banyak berperan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Tercatat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jumlah proyek dan progress pendanaan pengadaan lahan dari tahun 2016 hingga 2020 yang dikerjakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Diantaranya, 47 proyek jalan tol senilai Rp76,545 triliun, 28 bendungan Rp8,156 triliun rupiah, 8 jalur Kereta Api Rp4,749 triliun rupiah, satu pelabuhan senilai Rp 900 miliar, 4 irigasi Rp 853 miliar. Sementara itu hingga 2020 KJPP telah menyelesaikan sebanyak 47 ruas tol, 32 bendungan, 1 pelabuhan, dan 7 kereta api.

Pencapaian ini senilai total Rp64,783 triliun dan membebaskan sebanyak 96.460 bidang tanah seluas 150.841.779 meter persegi. Beban penentuan besaran ganti rugi ditugaskan kepada profesi penilai sementara dalam melaksanakan profesinya, penilai tidak diberi sarana payung hukum.[]