Ekonomi

Misbakhun: Sektor Keuangan Jadi Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM

Misbakhun: Sektor Keuangan Jadi Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM
Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun dalam acara Webinar Ekspansi Kredit Sektor UMKM di Tengah Ancaman Inflasi yang diselenggarakan AKURAT.CO dan didukung oleh Bank Indonesia, Jamkrindo dan PNM pada Rabu (21/9/2022). (Tangkapan Layar)

AKURAT.CO, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa sektor keuangan merupakan salah satu main factor (faktor utama) dalam menopang kemajuan ekonomi dan UMKM dimana hal tersebut tertuang di dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI dan pemerintah. 

"Mengapa sebagai main factor dalam kemajuan ekonomi dan UMKM, sebab dalam RUU PPSK tersebut membahas secara komprehensif dan luas terkait dengan detail penguatan sektor keuangan, dimana difokuskan kepada penyempurnaan regulasi yang sudah ada serta penataan kembali segala bantuk kewenangan serta menguatkan koordinasi dan mekanisme teknis penanganan sektor jasa keuangan yang akan diatur lebih detail dalam dalam RUU PPSK ini," jelasnya dalam acara Webinar Ekspansi Kredit Sektor UMKM di Tengah Ancaman Inflasi yang diselenggarakan AKURAT.CO dan didukung oleh Bank Indonesia, Jamkrindo dan PNM pada Rabu (21/9/2022).

Lebih lanjut Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan non bank yang banyak diakses oleh UMKM harus terus didorong serta memberikan fasilitas berupa ruang untuk para UMKM untuk go publik di pasar modal.

baca juga:

"Kemudian harus adanya pertimbangan pelibatan LPS dalam aktivitas penjaminan di koperasi dan BPR. lalu dalam konteks kepailitan, penempatan koperasi pada posisi yang kurang adil, tidak seperti kelembagaan lembaga keuangan perbankan maupun asuransi dimana tidak bisa dipailitkan selain oleh pemegang otoritas yaitu Bank Indonesia (BI), OJK atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," paparnya.

Dan yang terakhir, lanjutnya, adalah pengaturan, perlindungan dan pengawasan terhadap teknologi finansial (tekfin) lebih tersistematis dan terintegrasi sebagai salah satu media finansial  yang  dapat  di akses oleh Usaha Kecil mikro dan ultra mikro serta masyarakat luas.

Misbakhun juga menjelaskan bahwa afirmasi kebijakan pada tingkat undang-undang ini merupakan sebagai upaya yang serius di mana nanti akan ada peran seluruh stakeholder negara baik itu pemerintah kemudian ada peran sektor fiskal dan moneter.

"Dimana dari sisi moneter nantinya akan ada Bank Indonesia yang selama ini perannya sangat terbukti bisa memberikan dampak lingkungan yang memadai bagi UMKM kita sehingga mereka bisa naik kelas menjadi salah satu penopang kemajuan ekonomi," pungkasnya.[]