News

Misbakhun: Pemohon Judicial Review UU Nomor 2 Tahun 2020 Tidak Punya Legal Standing

MK harus menolak permohonan JR tersebut.


Misbakhun: Pemohon Judicial Review UU Nomor 2 Tahun 2020 Tidak Punya Legal Standing
Anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun (AKURAT.CO/Yudi Permana)

AKURAT.CO, Anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun yang mewakili DPR RI menyampaikan keterangan dalam sidang Judicial Review (JR) di Mahkamah Konsitusi (MK) RI.     

Sidang yang dihadiri seluruh hakim MK melalui virtual terkait permohonan pengujian formil dan materiil Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, dalam perkara nomor 37, 42, 43, 45, 47, 49 DAN 75/PUU-XVIII/2020.

Misbakhun menjelaskan bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) para pemohon baik perorang maupun lembaga dalam pengujian secara materiil dalam gugatan JR di MK, terdapat 5 batasan secara konstitusional. 

"Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam pengujian Undang-undang secara materiil, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007," kata Misbakhun dalam paparannya yang dihadiri para pihak pemohon dan ahli serta hakim MK secara virtual, Kamis (15/10/2020). 

Anggota Fraksi Golkar di DPR ini memaparkan perkara pemohon nomor 37/PUU-XVIII/2020, mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.       

"Terhadap hal tersebut, DPR RI menerangkan bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai APBN yang jelas-jelas tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan Warga Negara," ucapnya.         

Sehingga, dikatakan Misbakhun, ketentuan tersebut tidak memiliki pertautan hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi para Pemohon Perkara 37 (Nomor 37/PUU-XVIII/2020).           

"Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon perkara 37 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak terciderai dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya," paparnya.   

"Karena para Pemohon Perkara 37 tetap dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya," sambungnya.