Ekonomi

Misbakhun: Pemerintah Harusnya Tak Bedakan Bantuan untuk Si Kaya dan Miskin


Misbakhun: Pemerintah Harusnya Tak Bedakan Bantuan untuk Si Kaya dan Miskin
Anggota Komisi XI Mukhammad Misbakhun saat menghadiri rapat gabungan dan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan lintas komisi DPR di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat tersebut membahas kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peserta rapat dihadiri oleh anggota dari lintas komisi, yakni Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI. Sedangkan dari pihak pemerintah dihadiri oleh beberapa kem (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemerintah seharusnya tak membedakan bantuan kepada orang miskin maupun kaya, karena semuanya terkena dampak Corona.

Hal ini diungkapkannya melalui Rapat Kerja (Raker) virtual Komisi XI dengan Gubernur BI yang beragendakan 'Update Kondisi Stabilitas Sitem Keuangan Perbankan Nasiomal ditengah COVID-19'. Apalagi, menurutnya, permodalan sektor usaha bahkan hanya dapat bertahan sampai 3 bulan.

"Di tengah mewabahnya virus Corona, pemerintah seharusnya membantu semua orang tanpa membedakan yang mana miskin dan kaya," kata Misbakhun, Rabu (8/4/2020).

Ia menambahkan, pemerintah dalam memberi bantuan harus mengingat siapa yang paling pertama terdampak Corona.

"Siapa yang seharunya menerima pelampung penyelamat harus kita tolong," tambahnya.

Terkait sektor usaha, hal ini perlu dipahami pemerintah. Menurut Misbakhun, wabah Corona ini akan lama tetapi siklus bisnis bertahan hanya 3 bulan. Sebagai contoh, Garuda Indoneisa dan Citilink yang terdampak langsung tak mempunyai penghasilan sama sekali tetapi harus bayar setoran ke bank, tetapi hal ini tentunya tak bisa memakai skema restrukturing.

"Untuk krisis terhadap pariwisata, logistik, perhubungan, dan sebagainya menggunakan kuantitatif easing. Namun, kita punya perbankan yang kalau terkunci di riil, perbankan akan terdampak juga. Pencadangan itu juga kan berbicara struktur modal," katanya.

Berkaca dari negara lain di dunia, Misbakhun melihat terdapat anggaran yang besar dikeluarkan pemerintahnya ditengah tantangan yang sama. Malaysia mengucurkan Rp929 triliun padahal PDBnya hanya 1/3 dari Indonesia dan Amerika Serikat sudah mengeluarkan USD7 tirliun dari PDB USD20 triliun.

"Meski neraca BI akan terpengaruh, dalam keadaan seperti ini kita jangan banyak berbicara tentang statistik ekonomi yang bagus dan neraca yang stabil tetapi kita harus banyak berbicara kemanusiaan dan menyelamatkan peradaban dimana peradaban itu ada nilai ekonomi," pungkasnya.[]