AKURAT.CO, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Mukhamad Misbakhun menyampaikan pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tingginya backlog. Adapun saat ini dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen atau setara 11 juta rumah tangga.
"Kebijakan relaksasi terhadap sektor perumahan berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 2022, Dimana kebijakan insentif PPN DTP 2022 diberikan sebesar 50 persen dari insentif PPN DTP 2021 yaitu 50 persen atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar serta 25 persen atas penjualan rumah dengan harga diatas Rp2 hingga 5 miliar," jelasnya dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022).
Saat ini, lanjutnya, pemerintah juga meningkatkan akses dan ketenagakerjaan MBR terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni dalam bentuk memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan berupa fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan pembiayaan tapera.
baca juga:
Pada 2022 kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebsear Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah,"Penyediaan perumahan di kota-kota besar dan metropolitan melalui skema hunian vertikal dengan skema kreatif, diantaranya sewa beli, pembiayaan kepemilikan bertahap, kpbu dan optimalisasi dana FLPP," ucapnya.
Melihat sudah banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia, tambahnya, maka diperlukannya lembaga perbankan yang berkomitmen menyalurkan kredit konstruksi dan KPR bersubsidi dengan berbagai kreatifitas dan inovasi sumber pendanaan dengan fokus utamanya untuk mengurangi beban APBN.
"Kemudian perlu adanya peningkatan literasi dan sosialisasi terhadap masyrakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam hal akses program-program pemerintah terutama dari PUPR dan perbankan yang memiliki concern terhadap ekosistem penyediaan perumahan," ucapnya kembali.
Lalu, diperlukannya dukungan dari pemerintah dalam mendukung ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan juga pelibatan pengembang skala besar terutama dalam pengembangan hunian vertikal.
"Alternatif PMN dan rasio kecukupan modal perbankan dapat mendukung cita-cita pemerintah mewujudkan tempat tinggal layak huni bagi MBR," pungkasnya.[]
