Ekonomi

Misbakhun Minta Pemerintah Tunda Rencana Pengenaan PPN Sembako dan Pendidikan

Misbakhun meminta pemerintah agar menunda atau mengkaji ulang rencana mengenakan PPN untuk sembako.


Misbakhun Minta Pemerintah Tunda Rencana Pengenaan PPN Sembako dan Pendidikan
Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun saat menghadiri sidang tahunan MPR/DPR-DPD di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sidnag tahunan ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah menteri kabinet. Hadiri berbagai pejabat negara dan duta besar. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah agar menunda atau mengkaji ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk berbagai bahan kebutuhan pokok atau sembako dan pendidikan.

“Karena ini inisiatif pemerintah lebih baik pemerintah menunda dan minta kembali untuk direvisi ulang itu lebih bagus dan lebih elegan supaya tdk dipertanyakan,” ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (14/6/2021).

Di sisi lain, menurutnya, wacana tersebut kurang etis secara politik. ”Oh nanti DPR menolak kan tidak bagus karna kalau DPR sampai menolak, sementara DPR isinya partai pendukung pemerintah kan tidak bagus secara politiknya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah seharusnya saat ini tidak melakukan pembahasan terkait kenaikan tarif hingga perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebab, terdapat resiko taper tantrum di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang harusnya pemerintah jangan membahas dulu, karena kondisi ekonomi belum stabil di mana ada risiko nyata taper tantrum yang melemahkan kurs Rupiah dan berdampak pada investasi,” katanya kepada Akurat.co, Jumat (11/6/2021).

Seperti diketahui, pemerintah berencana bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk berbagai bahan kebutuhan pokok atau sembako melalui draf revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co