Ekonomi

Misbakhun: Banyak Metode Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Naikkan Penerimaan Negara

Misbakhun menilai banyak metode yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara selain memperluas objek PPN


Misbakhun: Banyak Metode Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Naikkan Penerimaan Negara
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. (AKURAT.CO/Sopian )

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai banyak metode yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara selain menaikkan tarif serta memperluas objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kalau dalam rangka mengatasi defisit itu kan tidak hanya dengan penerimaan di sektor pajak. Diluar penerimaan menaikkan tarif dan diluar objek baru banyak metodelogi lain yang bisa kita terapkan untuk menaikkan sumber penerimaan,” katanya dalam diskusi virtual, Selasa (15/6/2021).

Menurut Misbakhun, pemerintah seharusnya tidak perlu membahas kebijakan terkait PPN karena diluar upaya dalam menangani pandemi Covid-19.

“Pada situasi ekonomi yang masih proses recovery dan belum mengalami kemapanan dalam recovery, kenapa kemudian berkonsentrasi membicarakan sesuatu diluar mengatasi pandemi termasuk implikasi ekonominya,” paparnya.

Meski demikian, legislator Golkar ini juga mengatakan perlu dipertanyakan kepada pemerintah mengenai konsepsi rencana kenaikan dan perluasan objek PPN.

“Secara konsepsi harus kita pertanyakan juga. Karena saya bicara lebih kepada konsepsinya. Apakah tepat kita menaikkan tarif PPN. Kemudian kita menambah objek PPN baru terhadap kebutuhan pangan dan beberapa sektor jasa kesehatan dan pendidikan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk berbagai bahan kebutuhan pokok atau sembako melalui draf revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Lewat Beleid RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12% di pasal pasal 7 ayat 1.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pihaknya tidak berencana untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako murah dan juga tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

“Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut dan apakah dalam RUU KUP nanti apakah akan ada. Untuk yang itu tidak dipungut itu aja, clear, very clear di situ,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Dilansir dari Antara, Menkeu Sri Mulyani membenarkan bahwa sembako akan menjadi objek pajak, namun pemerintah hanya akan menyasar produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Beras Shirataki atau Basmati hingga Daging Wagyu dan Kobe.[]