News

Minta Jokowi Segera Pindah ke IKN Nusantara, Nicho Silalahi: Yok Buat Pemerintahan Baru

Nicho Silalahi menyarankan agar Presiden Jokowi segera pergi dari Jakarta usai ditetapkannya Nusantara menjadi Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara


Minta Jokowi Segera Pindah ke IKN Nusantara, Nicho Silalahi: Yok Buat Pemerintahan Baru
Aktivis dan Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi ((Twitter @Nicho_Silalahi))

AKURAT.CO Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU) terus menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Terlihat dari unggahan salah satu aktivis yang juga pegiat media sosial, Nicho Silalahi.

Nicho menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera pergi dari Jakarta usai ditetapkannya Nusantara menjadi Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia juga meminta Jokowi harus membawa anggota DPR RI ke IKN baru yang bernama Nusantara itu.

"UU Pemindahan Ibu kota sudah distujui, maka @jokowi harus mentaatinya dan saya sarankan dalam tempo sesingkatnya harus keluar dari Jakarta dan berkantor di Nusantara. Oh ya sekalian bawa juga anggota @DPR_RI kesana. Biar istana negara dan gedung DPR-RI kami bikin rumah tinggal," tulis Nicho dikutip dari akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi, Sabtu (22/1/2022).

baca juga:

Hal ini dilakukannya sebagai bentuk kekecewaanya lantaran menurutnya pengesahan UU IKN tidak melibatkan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, ia melemparkan cuitan yang berisikan ajakan rakyat untuk membuat pemerintahan baru.

"Tanpa Jejak Pendapat dari Rakyat mereka menghadirkan Ibu Kota Baru, Gimana kalau kita rakyat menghadirkan pemerintahan baru? Baiknya kita buat jejak pendapat dulu. Yok kita Gaspol," katanya.

Dalam cuitan berbeda, Nicho juga mengatakan, memindahkan IKN berarti memindahkan suatu permasalahan tanpa adanya solusi. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya masalah kesenjangan sosial dan ekonomi antara kaum kaya dan miskin.

"Memindahkan ibu kota sama artinya dengan memindahkan permasalahan tanpa solusi. Masalah bangsa ini sebenarnya hanyalah jurang kesenjangan yang begitu dalam antara sikaya dan simiskin sehingga keadilan hanya milik kaum kaya dan kaum miskin cuma numpang sekedar hidup dinegeri ini," tutur Nicho.

 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, nama ibu kota negara (IKN) baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah Nusantara. Nama IKN baru tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Alasannya, kata Suharso, kata Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan cukup dikenal di mata internasional. 

"Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," jelasnya.

Sehari setelahnya, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU). Pengambilan keputusan tersebut dilakukan setelah pembacaan pandangan fraksi-fraksi oleh Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia.

Setelah mendengar pernyataan sikap fraksi-fraksi, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian menanyakan persetujuan kepada anggota-anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU IKN tersebut. 

"Terima kasih kepada ketua Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU teresebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan di Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir secara fisik. []