News

Politisi Gerindra: Jangan Klasterisasi Pendidikan Indonesia dengan PPN

Dunia pendidikan saat ini masih belum memenuhi standar yang merata


Politisi Gerindra: Jangan Klasterisasi Pendidikan Indonesia dengan PPN
Ilustrasi sekolah tatap muka saat pandemi (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Ali Zamroni meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurutnya, pembebanan PPN pada jasa pendidikan akan jadi persoalan baru di masyarakat dan seolah menjadi langkah mundur pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Menurut saya Ini langkah mundur, ketika dunia saat ini sedang mengatasi pendemi dan upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar bangsa justru pemerintah indonesia berencana untuk membebankan pajak pada sektor pendidikan ini," kata Zamroni sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO, Sabtu (12/6/2021).

Zamroni menjelaskan, permintaan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut dan mendorong pemerintah untuk aktif membenahi pendidikan di Indonesia.

Dia menilai, dunia pendidikan saat ini masih belum memenuhi standar yang merata. Banyak daerah di Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah.

"Jangan malah di klasterisasi dengan model skema skema yang patut di kenakan pajak, saya khawatir nanti akan merembet yang sektor pendidikan lain," tegasnya.

Selain itu, Zamroni juga meminta kemendikbudristek tidak tinggal diam dengan rencana pengenaan pajak ini. Karena menurutnya, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di bawah dan dunia pendidikan secara umum.

"Seharusnya dalam kondisi saat ini negara memberikan stimulus ekonomi sebanyak-banyaknya kepada seluruh sektor, bukannya malah memperkeruh suasana dengan memberikan beban tambahan kepada masyarakat," tandasnya.[]