News

Minta Bantuan Subsidi Upah Dipercepat, Saleh Daulay: Tapi Perbaiki Data Penerimanya

Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini tengah mempersiapkan peluncuran program Bantuan Subsidi Upah (BSU).


Minta Bantuan Subsidi Upah Dipercepat, Saleh Daulay: Tapi Perbaiki Data Penerimanya
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay (FRAKSIPAN.COM)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini tengah mempersiapkan peluncuran program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Program ini perlu didukung dan diapresiasi. Sebab, program ini diharapkan dapat membantu para pekerja dan pengusaha agar dapat bertahan di tengah situasi pandemi yang belum bisa dikendalikan," ujar Saleh sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Namun demikian, kata Saleh, program BSU ini perlu disempurnakan. Dia menyebut ada banyak catatan terkait pelaksanaan BSU di tahun lalu. Sudah semestinya, kekurangan-kekurangan yang ada tidak terjadi lagi di tahun ini.

"Adapun catatan itu antara lain; pertama, data penerima BSU yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak semuanya akurat. Menurut keterangan Menaker kala itu, ada banyak duplikasi data, rekening tidak valid, rekening sudah tutup, dan ada juga rekening yang tidak sesuai dengan NIK," paparnya.

Selanjutnya menurut Saleh, target sasaran penerima BSU sudah semestinya diperluas. Selain pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, pemerintah semestinya juga memikirkan para pekerja sektor informal.

"Sama dengan pekerja yang terdaftar di BPJS TK, pekerja informal ini juga sangat merasakan dampak dari kebijakan PPKM. Penghasilan mereka juga tidak menentu. Bahkan, tidak jarang mereka harus menutup usahanya," ungkapnya.

"Sektor informal ini banyak. Buruh bangunan, pedagang sayur, pedagang asongan, juru parkir, penjahit, buruh cuci, sopir angkot, nelayan, petani, dan lain-lain. Mereka dipastikan juga merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM. Sayangnya, mereka ini tidak terdata dengan baik. Nah, mestinya mereka ini yang juga mendapat bantuan dan perhatian," sambungnya.

Politikus PAN ini mengatakan, tentu tidak mudah untuk mendata pekerja informal ini. Tetapi, itu adalah bagian dari tanggung jawab Kemnaker. Jika mereka dilupakan, akan ada nuansa ketidakadilan dalam pemberian bantuan sosial seperti ini.

"Padahal, secara faktual, mereka adalah warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks itu, sudah semestinya para pekerja informal ini dimasukkan dalam skema penerima BSU," jelasnya.