Ekonomi

Minggu Ini Partai Buruh Daftarkan Judical Review UU PPP ke MK

Said Iqbal: Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini,


Minggu Ini Partai Buruh Daftarkan Judical Review UU PPP ke MK
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (Dokumen KSPI)

AKURAT.CO, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan pihaknya bersama elemen serikat butuh menolak dengan dikeluarkannya nomor dari revisi UU PPP. 

"Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini," jelas Said Iqbal lewat keterangannya, Selasa (21/6/2022).

 Ia mengatakan buruh akan mengajukan judicial review secara formil dan materiil.

baca juga:

Dijelaskan, ada beberapa alasan mengapa kaum buruh menolak UU PPP. 

Pertama, revisi UU PPP hanya akal-akalan politik dari pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenaran dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. 

"Jadi diakal-akali agar omnibus law dibenarkan dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan, yang tujuannya adalah untuk melegalkan UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal.

Alasan kedua, revisi UU PPP hanya mengulang kembali metode pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. Kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik yang meluas. Bahkan proses revisinya hanya berlangsung selama 10 hari.

"Bagaimana mungkin ibu dari sebuah undang-undang dibuat hanya 10 hari. Padahal Undang-Undang ini adalah dasar dari pembentukan Undang-Undang. Tetapi dibahas dengan cara kejar tayang," ujarnya.

Alasan ketiga, bisa dipahami jika Undang-Undang ini cepat sekali dibahas. Karena Ketua Panja Baleg dan anggotanya adalah muka-muka yang membahas omnibus law UU Cipta Kerja, yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi cacat formil.