News

Mik Politikus PKS Mati Saat Interupsi Paripurna, Sekjen DPR: Mati Secara Otomatis Setelah 5 Menit

Sekjen DPR RI Indra Iskandar angkat bicara terkait mikrofon yang tiba-tiba mati di tengah interupsi Anggota DPR Fraksi PKS Amin Ak dalam rapat paripurna.


Mik Politikus PKS Mati Saat Interupsi Paripurna, Sekjen DPR: Mati Secara Otomatis Setelah 5 Menit
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memberikan keterangan mengenai vaksin COVID-19 di Lobby Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Sekjen DPR RI Indra Iskandar angkat bicara terkait mikrofon yang tiba-tiba mati di tengah interupsi Anggota DPR Fraksi PKS Amin Ak dalam rapat paripurna, Selasa (24/5/2022) kemarin.

Menurut Indra, pengaturan ini sesuai dengan batas maksimal waktu bicara yang diberikan kepada anggota DPR, selagi pembatasan durasi sidang paripurna di masa pandemi Covid-19.

“Jadi setelah dipencet, mik akan menyala, untuk kemudian akan mati secara otomatis setelah 5 menit,” kata Indra, kepada wartawan, Rabu (25/5/2022).

baca juga:

Indra menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) Anggota Pasal 256 ayat 6. Dalam pasal itu, diatur setiap anggota diizinkan bicara dan menyampaikan pertanyaan maksimal lima menit.

"Mik itu diatur berdasarkan Tatib ini pasal 256 ayat 6, lima menit otomatis mati. Jadi itu memang batasnya itu ada di dalam tatib," ucapnya.

"Saya kira dari sisi teknis kami Sekretariat Jenderal perlu menjelaskan proporsi itu, juga seperti yang dulu-dulu ya tidak ada sebenarnya dengan kaitannya mati mematikan, enggak. Toh kemarin interupsi tetap berlangsung tapi setiap lima menit dengan sendirinya mik akan mati," lanjutnya.

Namun meski demikian, kata Indra, mikrofon tersebut bisa dinyalakan kembali setelah mati otomatis.

“Kan terdengar Pak Amin bisa menyalakan kembali miknya setelah mati sebentar,” terangnya.

Lebih jauh Indra menjelaskan, batas waktu maksimal Sidang Paripurna DPR RI selama masa pandemi Covid-19 adalah 2 jam 30 menit. Karenanya, Pimpinan DPR yang betugas memimpin sidang, bertanggung jawab untuk sebisa mungkin tidak menabrak batas waktu tersebut. .