News

Migrant Watch Tuding Anggota DPR Saleh Partaonan Anti Penempatan PMI

Migrant Watch Tuding Anggota DPR Saleh Partaonan Anti Penempatan PMI
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay (dpr.go.id)

AKURAT.CO Migrant Watch sangat menyayangkan pernyataan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay yang malu mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri

Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan menyarankan Saleh Partaonan mesti banyak bergaul ke dunia internasional agar tahu dunia ketenagakerjaan migran adalah hukum pasar global yang saling membutuhkan.

"Inilah cara mindset dan kualitas seorang anggota dewan yang mengurus negara tidak mengerti bidang ketenagakerjaan yang diembannya. Mengatakan malu mengirim tenaga kerja ke luar negeri adalah pemikiran kolot dan picik," kata Aznil dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022). 

baca juga:

Aznil Tan menjelaskan, warga negara Indonesia bekerja bukan semata dilandasi karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan dalam negeri, namun juga faktor meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh pengalaman baru.

"Di Indonesia, jabatan PRT cuma paling tinggi Rp 2,5juta, sementara di negara luar bisa Rp5 juta sampai 10 juta ditambah pelindungan dan jaminan sosial lebih bagus dibandingkan Indonesia," bebernya 

Justru, lanjut dia, resesi global seharusnya pemerintah lebih pro aktif merebut peluang kerja di luar negeri.

"Bonus demografi dengan tenaga kerja melimpah dimiliki oleh Indonesia sebenarnya bisa menjadi kekuatan mengatasi resesi global yang akan menghantam Indonesia. Makanya PMI harus dimudahkan dan adaptif terhadap pasar kerja dunia. Pemikiran pak saleh itu berbahaya dan anti penempatan," tuturnya.

Terkait biaya-biaya penempatan, masih kata Aznil Tan, tidak bisa semua negara bisa menerapkan zero cost, seperti Timur Tengah dan Malaysia.

"Kepicikan lain dari Pak Saleh ini adalah memaksakan semua negara harus menanggung biaya penempatan PMI. Kalau begitu, berarti dia menyuruh menutup semua negara penempatan kecuali negara  Timu -Tengah dan Malaysia yang menerapkan 'zero cost'. Sedangkan prinsip ketenagakerjaan dunia adalah negara lain mempunyai ketentuan sendiri tidak bisa Indonesia intervensi," katanya lebih lanjut.

Aznil Tan menilai banyak orang keliru mengartikan pasal 30 UU 18/2017 mengenai Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebanibiaya penempatan.

"Tafsir Pasal 32 saja, dia sudah keliru. Pembebasan Biaya Penempatan diamanatkan UU 18/2017 itu bukan berarti seluruh biaya. Komponen biaya penempatan itu tidak termasuk komponen biaya jati diri dan kompetensi. Biaya penempatan itu karena suatu permintaan ideal maka ketentuannya diatur oleh Kepala BP2MI setelah melakukan negosiasi ke negara penempatan," papar dia.

Aktivis 98 ini mencurigai pernyataan Saleh Partaonan membawa pesanan dari kelompok tertentu untuk menggolkan kepentingannya.

"Argumentasinya yang lemah dan memaksakan konstruksi pemikiran dia, saya curiga pernyataan Pak Saleh ini seperti membawa kepentingan dari kelompok tertentu untuk menggolkan kepentingannya. Negara-negara tidak menetapkan zero cost ditutup dan cuma negara Timur Tengah dan Malaysia yang dibuka," pungkas Aznil Tan.[]