News

Middle Income Trap Jadi Akar Masalah Maraknya Pinjol Ilegal di Indonesia

Akar dari permasalahan maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal akibat Indonesia masih dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap).


Middle Income Trap Jadi Akar Masalah Maraknya Pinjol Ilegal di Indonesia
Pinjaman online memiliki risiko yang menghantui banyak nasabah. (Pexels)

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyebutkan, akar dari permasalahan maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal akibat Indonesia masih dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Hal ini pun semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang merebak di Tanah Air sejak Maret 2020.

"Indonesia terjebak dalam middle income trap, income per kapita kita stuck di US$3.800-US$4.000. Ini kemudian menjadi masalah dan semakin parah setelah ada pandemi. Karena itu persoalan utama pinjol ini tidak akan pernah ada di Indonesia kalau kita bisa menaikkan income per kapita masyarakat, kesejahteraan masyarakat," kata dia dalam diskusi online Polemik yang digelar oleh MNC Trijaya, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Kamrus pun mencontohkan beberapa negara seperti Swiss dan Jepang yang tidak mengenal pinjol. Hal ini karena pendapatan per kapitanya rata-rata US$90.000.

"Karena income per kapita masyarakat itu sudah pada posisi stabil, sehingga hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar sandang dan pangan itu sudah bisa terselesaikan dengan standar hidup mereka," jelas dia.

Lebih lanjut, Kamrus juga mengatakan, poin belum tercapainya kesejahteraan masyarakat ini menjadi perhatian dirinya. Terlebih lagi, selama enam tahun pertama, Presiden Jokowi hanya fokus membangun infrastruktur dalam rangka membangun konektivitas antardaerah.

"Nah (kemudian) bagaimana kita membangun memposisikan negara kita itu masuk di negara maju tetapi kemudian kesejahteraan masyarakat itu juga tumbuh dilihat dari income per kapita," imbuh Kamrus.

Ia juga menegaskan, solusi dari permasalahan pinjol ilegal ini harus menyentuh akar. Artinya, bukan secara parsial dengan melakukan pemblokiran atau sekadar penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal. 

Sebab, menurut Kamrus, masalah kemiskinan yang belum teratasi. Makanya kemudian rakyat memilih solusi lain dengan menggunakan aplikasi pinjaman online.

"Rakyat akan merasa 'kami punya kebutuhan, tapi Anda (negara) membantu kami lapangan pekerjaan. Sehingga solusi kami pinjaman online'," katanya.