News

Meski Sudah Usang, Pimpinan DPRD DKI Tetap Dukung Kebijakan Anies Dalam Penanganan Covid-19

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung PPKM yang diusung Anies Baswedan


Meski Sudah Usang, Pimpinan DPRD DKI Tetap Dukung Kebijakan Anies Dalam Penanganan Covid-19
Potret putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani (Instagram/zitaanjanni)

AKURAT.CO, Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menekan lonjakan COVID-19 di Jakarta.

Kebijakan itu kembali di pakai Anies Baswedan ketika Jakarta menuju fase genting  COVID-19 setelah terjadi peningkatan kasus dalam beberapa pekan terakhir ini.

Zita mengaku dirinya mendukung kebijakan itu karena, jika Anies  Baswedan menginjak rem darurat dengan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (SPBB), maka perekonomian Jakarta yang mulai menggeliat sekarang bakal kembali amburadul. 

"Kalau saya begini ya, kalau prinsip saya itu kesehatan dan ekonomi itu harus jalan dua-duanya. Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi," kata Zita ketika ditemui  di  Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku pendapatan Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta hanya bersumber dari  pajak, entah pajak hiburan atau pajak usaha perkantoran, jadi ketika rem darurat di tarik lagi, sektor  penyumbang pajak itu kembali mati suri, imbasnya pendapatan daerah bakal tiarap.   

"Satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita enggak punya uang untuk mendanai kesehatan kita. Jadi memang kesehatan penting, tapi menurut saya ekonomi juga harus sama-sama jalan," tuturnya.

Berkaca dari rem darurat sebelumnya, kata Zita banyak  usaha yang gulung tikar karena kebijakan  itu, yang paling terdampak adalah  usaha hiburan seperti tempat karaoke, agar tempat usaha itu tidak mati perlu kebijakan yang sedikit lebih longgar tetapi pengawasan dan regulasi pendamping perlu diperketat. PPKM yang diterapkan sekarang kata Zita adalah formulasi yang sudah pas.

"Sudah banyak usaha-usaha yg collapse, UMKM  tutup, mal sama kafe baru dibuka. Ini kalau terlalu kencang remnyaya nanti akibatnya pajak kita drop. Kalau pajak kita drop, tidak bisa Pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan,"  katanya lagi. []