News

Meski Putusan PTUN Tak Memerintahkan, Anggota DPR Ini Tetap Desak Presiden Minta Maaf


Meski Putusan PTUN Tak Memerintahkan, Anggota DPR Ini Tetap Desak Presiden Minta Maaf
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan usai meninjau stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020). Jokowi meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di stasiun tersebut. Menurut Presiden Jokowi, TNI dan Polri kedepannya akan menerjunkan pasukan lebih banyak di titik keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan virus Corona atau COVID-19. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, tetap mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf meski amar putusan vonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019 lalu tidak memerintahkannya.

"Pak Presiden segeralah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bukan hanya merugikan orang Papua tapi juga kita semua," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun lantas mempertanyakan soal kedaruratan dan situasi mendesak seperti apa sehingga pemerintah pada waktu itu harus membatasi akses internet di Papua. Netty menilai, mestinya Pemerintah Pusat dapat menyampaikan pemblokiran itu melalui siaran pers yang resmi, meskipun sebenarnya hal itu pun tidak cukup untuk menjelaskan kepada publik.

Netty menegaskan, selain menghambat aktivitas keseharian masyarakat Papua, pemblokiran itu juga menutup akses keluar-masuknya informasi-informasi penting yang terjadi di Papua, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.

"Kabarnya juga para jurnalis tidak bisa mengirim berita yang akurat saat kericuhan itu terjadi, bukankah ini melanggar kebebasan pers yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers?," ujarnya.

Netty menyebut, alasan pemerintah melakukan pemblokiran karena ingin menutup penyebaran informasi hoaks yang dapat memperkeruh suasana di Papua kurang masuk akal. Menurut Netty, jika memang takut akan penyebaran hoaks, pemerintah bisa menghalaunya dengan memberikan klarifikasi dan informasi yang benar, bukan malah memblokir.

Di sisi lain, Netty menilai, justru pemblokiran itu membuat masyarakat hanya tahu dari versi pemerintah saja dan itu bisa disebut sikap yang otoritarian.

"Untuk memberikan informasi yang benar, saya kira pemerintah punya semua sumber daya dan infrastrukturnya, yang nomor satu mungkin. Masa kalah dan takut dengan informasi hoaks yang disebar oleh hanya satu dua orang?," katanya.[]

Deni Muhtarudin

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu