News

Meski Ditolak Sejumlah Legislator, Wagub DKI Ngotot Revisi Perda Covid-19

Penolakan dilakukan terkait adanya usulan Anies yang menyisipkan pasal pidana bagi pelanggar prokes


Meski Ditolak Sejumlah Legislator, Wagub DKI Ngotot Revisi Perda Covid-19
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ngotot melakukan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 setelah sejumlah fraksi menyatakan menolak usulan revisi itu.

Padahal, beberapa fraksi DPRD menyatakan menolak usulan itu lantaran ide pasal pidana dalam usulan revisi dinilai terlalu menekan masyarakat Jakarta di tengah masalah kesehatan dan masalah ekonomi yang menghimpit sekarang ini.

Ariza mengatakan walau sejumlah fraksi tak sepakat dengan usulan tersebut, tetapi hal ini masih bisa dibicarakan dalam pembahasan lanjutan nanti, dia yakin fraksi yang menolak usulan itu akan luluh.

Adapun Pemprov DKI telah mengirim draf Raperda ke DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021) lalu, targetnya pembahasan usulan revisi ini dikebut hingga akhir Juni 2021, hasil pembahasan akan diumumkan dalam rapat Paripurna yang rencananya digelar pada 29 Juni 2021 mendatang.

"Soal ditolak dan tidak ditolak kan kita bahas," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta  Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Jumat (23/7/2021).

Saat ini ada dua Fraksi yang sudah menyatakan menolak usulan revisi Perda ini, pertama adalah NasDem. 

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Adriano tidak setuju dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah pasal sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Wibi membandingkan rencana Anies dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar aparat di lapangan menegakkan aturan kesehatan dengan cara humanis dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

"Bahwa presiden sudah mengarahkan kita lebih humanis, ya kita lakukan cara-cara humanis. Tapi bahwa hari ini kita bicarakan diksi pidana tentunya ini adalah bahasa yang represif, itu kekhawatiran saya," kata Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/7/2021).

Wibi menyatakan Perda Nomor 2/2020 yang disahkan pada November tahun lalu sudah menjadi peraturan yang disusun dengan sangat cermat. Di dalam Perda cara-cara penegakan hukum bagi warga yang melanggar sudah sempurna dan tak perlu diutak atik lagi. Untuk itu, Wibi mengaku keberatan dengan usulan revisi Perda yang memuat pasal pidana.

"Kita diminta untuk menambahkan hal-hal yang lebih menekankan pada publik. Ini yang menjadi pemikiran saya dan batin saya sedikit agak menolak untuk bisa menerima itu di tengah kondisi seperti ini," tuturnya.

Kemudian Fraksi PDIP juga menyatakan keberatan dengan usulan revisi itu, Politikus PDI-P DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto, alias Tina Toon mengusulkan agar pelanggar peraturan protokol kesehatan bisa dihukum mengerjakan berbagai pekerjaan yang selama ini dilakoni para Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Mereka diberi sanksi sebagai PPSU sementara sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatanya di kemudian hari.

Tina Toon menilai ancaman pidana terlalu berat untuk menghukum para pelanggar protokol kesehatan.

"Pendekatan pidana, denda, saya menolak karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut, karena tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak mendapat pendapatan. mohon dikaji kembali," tegasnya.[]