News

Merujuk Kembali ke Aturan Lama, Ini 5 Fakta Terbaru Aturan JHT yang Direvisi

Merujuk Kembali ke Aturan Lama, Ini 5 Fakta Terbaru Aturan JHT yang Direvisi
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (16/2/2022). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi mencabut regulasi baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT). Setelah melalui sejumlah kontroversi, regulasi baru yang dirilis pada tanggal 2 Februari 2022 lalu tersebut kini telah dalam proses revisi. Ida juga menambahkan, peraturan tersebut nantinya akan kembali mengacu pada aturan lama. 

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait peraturan baru JHT. 

1. Kembali ke aturan lama dan dipermudah

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI sedang memproses revisi aturan JHT yang sempat dirilis pada tanggal 2 Februari 2022 lalu. Dalam hasil revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022 tersebut nantinya akan terjadi perubahan. Namun, nantinya, ketentuan klaim JHT akan merujuk pada aturan yang lama. Bahkan, Ida juga menyatakan bahwa peraturan baru akan mempermudah warga untuk klaim JHT. 

baca juga:

2. Aktif serap aspirasi

Dalam prosesnya, Kementerikan Ketenagakerjaan hingga kini terus melakukan berbagai upaya. Salah satu usaha yang ditempuh dalam mempercepat proses revisi adalah dengan secara aktif melakukan serap aspirasi bersama berbagai serikat pekerja atau serikat buruh di Indonesia. Selain itu, Kemnaker juga menyatakan telah berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan kementerian atau lembaga terkait. 

3. Aturan lama masih berlaku

Selain memberikan informasi terkait revisi aturan baru JHT, Menteri Ida juga menyatakan bahwa hingga kini aturan baru atau Permenaker No. 2 Tahun 2022 belum berlaku secara efektif. Dengan begitu, aturan lama terkait JHT yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 masih berlaku saat ini. Dengan acuan aturan lama tersebut, maka pekerja atau buruh termasuk yang telah terkena PHK atau pengunduran diri bisa melakukan klaim JHT. 

4. JKP telah berlaku

Meski aturan lama masih berlaku, Ida menekankan bahwa ada aturan baru yang telah mulai berlaku yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Program yang ditujukan kepada buruh atau pekerja yang ter-PHK ini diketahui memiliki sejumlah manfaat. Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa dimiliki oleh peserta JKP yaitu manfaat uang tunai, akses terhadap informasi lowongan pekerjaan, hingga pelatihan untuk skilling, upskilling, hingga re-skilling. 

5. Rilis lalu diprotes

Pada tanggal 2 Februari 2022 lalu, Menaker Ida Fauziyah merilis aturan baru terkati pencairan dana JHT melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Begitu dirilis, muncul berbagai penolakan karena pekerja yang di-PHK dan belum mencapai 56 tahun akan menjadi korbannya. Padahal, uang JHT bisa digunakan untuk modal usaha. Penolakan datang dari berbagai arah, mulai dari serikat pekerja dan serikat buruh, bahkan DPR hingga Presiden pun meminta untuk meninjau ulang aturan tersebut. Selain itu, juga muncul petisi tolak aturan baru JHT yang telah disetujui oleh lebih dari 35 ribu orang.  

Saat ini, pekerja atau buruh memiliki dua program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu untuk melindungi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu JHT dan JKP.[]