Zainul A. Sukrin

Direktur Politika Institute
News

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung


Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung
Ilustrasi - Lebaran (Akurat.co/Ryan)

AKURAT.CO, Idulfitri tahun ini, harus merayakan negara yang kembali keluar dari tempurung? Indonesia kembali pada akta awal bahwa kehendak umumlah yang menentukan negara dan kekuasaan. Karena kecenderungan dari sejarah negara dan bangsa tetap akan ada kehendak jahat yaitu pribadi dan oligark yang menentukannya.

Kepentingan warga untuk merayakan negara yang keluar dari tempurung atau keluar dari kehendak pribadi dan oligark karena keadilan dan kebaikan umum akan tercipta tanpa hambatan dan rintangan. Dalil politik JJ Rousseau (1762) mengingatkan kita bahwa secara alami kehendak pribadi cenderung berat sebelah, sedangkan kehendak umum lebih mengutamakan memberlakukan semua orang sebagai sederajat. Artinya kehendak pribadi dan oligark tidak akan dapat memutuskan tentang kebaikan untuk rakyat.

Walaupun dalil Rousseau tersebut cenderung dipahami sebagai pemberian hak suara pada pemilihan umum (Pemilu). Namun inti dari kehendak umum berlaku untuk mengarahkan kebaikan umum dan kepentingan bersama, atau kehendak umum ini disebut kehendak umum dinamis yaitu membuat keputusan yang menyeimbangkan antara kepentingan dan keadilan. Dan hal tersebut tidak akan ada pada kehendak pribadi dan oligark. Jadi kehendak umum menjadi prinsip politik dan kekuasaan yang belaku di dalam negara, terkhusus untuk lembaga-lembaga demokrasi dan aktor atau elitenya dalam memutuskan kebijakan dan regulasi.

Fitrah Negara Kembali?   

Cita-cita negara Indonesia yaitu di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemuliaan cita-cita tersebut tertuang dalam akta sekaligus konvensi negara. Di Pembukaan dan isi UUD 1945 mengatur semuanya. Sebagian dan keseluruhan tersebut disusun berdasarkan kepentingan dan kebaikan umum.

Merenungi secara mendalam dan kritis di momentum lebaran ini, kebaikan umum dan kepentingan umum dari akta dan konvensi tersebut masih menyisahkan rasa gelisah dan kecemasan. Kemungkinan sejak awal berjalannya negara Indonesia, sudah dibelenggu oleh kehendak pribadi. Seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, menciptakan sistem yang tidak demokratis. Walaupun dekrit bagian dari akta kekuasaan yang konstitusional dalam keadaan mendesak, tetapi permasalahannya yaitu sejak dekrit tersebut sampai rezim pemerintahan berganti, budaya dan sistem politik cenderung  membelot pada otoritarianisme. Misalnya Soeharto berkuasa selama 32 tahun.

Kebijakan dan regulasi dalam negara ditentukan oleh kehendak pribadi dan oligark yang berkuasa. Maka kebaikan dan kepentingan umum tidak akan ada. Karena elite pemerintah yang berkuasa menggunakan seluruh instrumen negara untuk memupuk kuasa dan kekayaan untuk dirinya dan golongannya. Maka tumbuh suburlah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadilan sosial, kemanusiaan, dan cita-cita etis lainnya dibusukkan oleh rezim pemerintahan.

Dalam keadaan ini, moralitas diberangus oleh kerakusan dan kepicikan. Kemudian kedaulatan rakyat dilumpuhkan oleh tertip sosial atau semacamnya. Artinya dalam sistem dan gaya otoritarian, semua serba palsu bila kebijakan dan regulasi untuk rakyat. Karena yang mendoronya adalah kehendak pribadi dari elite pemerintah dan penguasa. Maka tidak ada keadilan dan kebaikan umum untuk rakyat.

Puncak dari renungan di hari raya tahun 2020 ini adalah karena diperkaya oleh adanya Pandemi Covid-19 (Virus Corona). Dilaporkan pertama oleh negara China pada 31 Desember 2019, dan cepat menyebar di hampir seluruh dunia. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19  di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Kalau pandemi ini di era Soekarno dan Soeharto, kemungkinan kebijakan dan penanganannya  akan terpusat di keduanya. Ini kan sangat bahaya, 270 Juta rakyat Indonesia nasibnya terobang-ambing oleh kehendaknya. Tidak ada musyawarah penuh hikmat yang dilakukan untuk memutuskan kebijakan yang berdimensi kebaikan.

Dan saat ini, negara keluar dari tempurung tersebut? Joko Widodo sebagai presiden bukan penentu utama atas kebijakan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Seolah-olah budaya lama yaitu sentralisme dalam rezim Soekarno dan Soeharto lenyap dalam semalam. Ini rasanya seperti dongeng seribu satu malam.

Karena dari sejarahnya kemarin, negara seperti dalam ancaman bahaya, karena masalah korupsi, paket hutang yang menggurita diterbitkan, dan berbagai masalah yang lain disebabkan oleh kehendak pribadi dan oligark dari rezim yang berkuasa. Keadaan bahaya tersebut dapat menghentikan keberlanjutan dari sejarah bangsa dan negara. Atau melumpuhkan cita-cita etis negara yaitu mencerdaskan dan memakmurkan semua bangsa. Maka negara keluar dari tempurung, harus dirayakan di hari yang fitri ini. []