News

Merasa Dirugikan Aturan Larangan Mudik, Organda: Carikan  Solusinya!

Organisasi Angkutan Darat meminta solusi dari pemerintah karena merasa bingung tak dapat pendapatan dari larangan mudik


Merasa Dirugikan Aturan Larangan Mudik, Organda: Carikan  Solusinya!
Penumpang menunggu waktu keberangkatan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah/Tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah penumpang di terminal tersebut untuk mudik ke kampung halamannya (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, meminta Pemerintah Daerah untuk mencarikan solusi berkaitan dengan kebijakan larangan mudik di masa pandemi yang akan berdampak besar pada pendapatan para supir dan Pengusaha Otobus (PO).

"Kalau memang kebijakan pemerintah membatasi mudik, harus ada solusinya. Minimal memberikan kompensasi bagi sopir dan pengusaha otobus angkutan provinsi," ujar Ketua Organda Makassar, Zainal Abidin, Rabu (21/04/2021).

Menurut dia, memang pemerintah pusat telah menetapkan larangan mudik mulai 6-12 Mei 2021, guna menekan terjadinya kerumunan dan mengantisipasi penyebaran virus Corona. Namun, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mudik lebih awal dipersilahkan.

Tetapi, di sisi lain biasanya arus mudik mulai berlangsung tujuh hari jelang Lebaran, tapi karena aturan pembatasan itu, maka akan sangat berpengaruh pada pendapatan, dampaknya penghasilan kembali merosot tajam. Mengingat tahun 2020 lalu, larangan mudik juga diberlakukan.

"Hampir dipastikan pendapatan kembali anjlok. Bila pelarangan itu tanpa disertai solusi, maka mata pencaharian para sopir akan mati, begitupun PO merugi. Mestinya pemerintah juga memikirkan dampak dari kebijakan itu," katanya.

Pihaknya berharap, pelarangan mudik tersebut dikaji ulang, atau minimal mencari solusi lain, agar tidak merugikan dari sisi ekonomi. Sebab, sudah dua tahun kondisi perekonomian para supir mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Perhubungan memberikan pengecualian terhadap aturan larangan mudik dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah mengatakan, pengecualian untuk mudik hanya berlaku di kawasan aglomerasi di wilayah Makassar, Maros, Gowa, Takalar (Mamminasata) menjadi satu-satunya di Sulsel yang mendapatkan pengecualian, tapi tetap dilakukan pengetatan. Sementara daerah lain, tetap diberlakukan pelarangan mudik.

"Wilayah Mamminasata itu masuk dalam pengecualian. Namun, bukan berarti bebas, harus tetap fokus dalam upaya pencegahan penularan COVID-19," katanya.

Sumber: ANTARA

Erizky Bagus

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu