Hananto Widodo

Dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan (PKHP) Universitas Negeri Surabaya
News

Menyoal Gugatan AD/ART Demokrat ke MA

Langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk bisa mengoreksi AD/ART partai politik?


Menyoal Gugatan AD/ART Demokrat ke MA
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar rapat pimpinan secara maraton untuk menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang di Gedung DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART Partai Demokrat digugat oleh empat kader Demokrat yang telah dipecat oleh Partai Demokrat. Setelah dipecat mereka menyatakan ketidakpuasannya. Namun bentuk perlawanan yang mereka lakukan berbeda dengan bentuk perlawanan yang biasa dilakukan oleh kader parpol yang telah dipecat oleh parpolnya. Lewat Yusril Ihza Mahendra mereka mengajukan permohonan pengujian terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Langkah Yusril Ihza Mahendra dianggap tidak lazim oleh banyak kalangan karena MA tidak memiliki kewenangan untuk menguji AD/ART. Namun, Yusril berharap MA melakukan terobosan hukum sehingga MA akan memutus selain yang dipikirkan oleh banyak pakar hukum. Pertanyaan hukumnya dapatkah MA melakukan terobosan sebagaimana dikehendaki oleh Yusril?

Untuk mengkaji persoalan apakah MA berwenang untuk menguji AD/ART parpol, maka kita akan mencermati dulu kewenangan dari MA apa saja. MA merupakan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kewenangan MA diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 A ayat (1) menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) tersebut MA hanya berwenang menguji peraturan perundang-undagan di bawah UU terhadap UU. Untuk melihat apa itu peraturan perundang-undangan dan apa itu peraturan perundang-undangan di bawah UU, maka kita akan merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal angka 1 UU ini peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk melihat derajat peraturan perundang-undangan yang bagaimana yang derajatnya di bawah UU, maka kita juga merujuk pada UU ini.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU ini derajat peraturan perundang-undangan ditentukan dengan menggunakan sistem hierarkhi dimulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jika dilihat baik pada kategori peraturan perundang-undangan maupun pada kategori derajat peraturan perundang-undangan, maka AD/ART tidak masuk dalam dua kategori tersebut. AD/ART bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tetapi AD/ART dibuat oleh parpol yang bersangkutan melalui pengurusnya. Karena AD/ART bukan peraturan peraturan perundang-undangan, maka dia tidak akan masuk dalam hierarkhi dalam peraturan perundang-undangan.

Secara filosofi, hierarkhi peraturan perundang-undangan ditentukan agar terjadi ketertiban norma hukum, sehingga norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierakhi peraturan perundang-undangan ini juga dapat menjadi instrument baik bagi MA maupun MK dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan MA yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan kategori peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011, maka MA secara normative memang tidak memiliki kewenangan untuk menguji AD/ART. Pengaturan kewenangan dalam UUD bukan hanya sekedar pencantuman kewenangan lembaga negara semata, tetapi pengaturan kewenangan Lembaga negara dalam UUD mengandung filosofi bahwa semua cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, judicial harus dibatasi kewenangannya dan pembatasan kewenangan itu harus dimulai dari UUD. Jika MA melakukan terobosan hukum di luar kewenangannya yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dikatakan MA mengingkari pembatasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh UUD. Sehingga implikasinya lembaga-lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD akan mengikuti Langkah MA dengan melakukan tindakan-tindakan di luar yang diatur dalam UUD.

Kita memang tidak bisa menutup mata begitu saja, jika AD/ART ini merupakan salah 1 pangkal dari lahirnya budaya politik yang elitis dan oligarkhis, karena AD/ART sebagian parpol tidak menjunjung tinggi prinsip demokrasi, tetapi malah menyusupkan nilai-nilai otoritarian di dalamnya. Kewenangan Majelis Tinggi atau sebutan lainnya dalam parpol yang begitu kuat menandakan bahwa budaya demokrasi dalam suatu parpol begitu rendah. Akibatnya jika budaya demokrasi dalam suatu parpol sangat rendah dan keputusan hanya ditentukan oleh beberapa orang kuat dalam parpol, justru ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Pertanyaan hukum selanjutnya, Langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk bisa mengkoreksi AD/ART parpol? Pertanyaan ini wajar diajukan karena implikasi politik budaya oligarkhi dalam parpol cukup membuat masa depan demokrasi secara keseluruhan di negeri ini menjadi terancam. Lahirnya UU yang dianggap tidak responsif, seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja juga merupakan implikasi dari budaya politik oligarkhi dalam suatu parpol yang kemudian di bawa pada level penentuan kebijakan negara. Oleh karena itu, cara-cara pengambilan keputusan yang oligarkhis harus dipotong dari hulunya, yakni dari parpolnya, bukan dari hilirnya, yakni dari Pemerintah dan DPR, antara lain dengan mencegah ke depannya agar AD/ART yang merupakan konstitusi parpol tidak lagi mengusung semangat oligarkhis, tetapi semangat demokrasi yang lebih substantif.

Langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan pengujian UU Parpol ke MK. Pengujian UU parpol ini dengan tujuan untuk mengisi kekosongan norma hukum terkait pembatasan kewenangan parpol dalam membuat AD/ART. Karena memang dalam uu parpol tidak diatur mengenai syarat-syarat dan batasan dalam pembuatan AD/ART oleh parpol berikut mekanisme pengujiannya jika AD/ART itu dianggap merugikan hak konstitusional anggotanya. MK dapat mengisi kekosongan norma hukum terkait batasan parpol dalam membuat AD/ART yang tidak diatur dalam uu parpol. MK sejatinya tidak dapat melakukan pembentukan norma hukum (positive legislator) karena pembentukan norma hukum undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU, tetapi jika UU yang bersangkutan itu dianggap melanggar hak konstitusional warga negara, maka MK dapat melakukan positive legislator. []