Ekonomi

Menyibak Langkah KemenkopUKM Perkuat Usaha Mikro di Tengah Pandemi

Badan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ​akan disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran Rp15,36 triliun


Menyibak Langkah KemenkopUKM Perkuat Usaha Mikro di Tengah Pandemi
Pekerja saat merapihkan baju yang hendek dipaking untuk dikirim sentra tekstil baju di kawasan Ciputat, Jumat (5/9/2021). Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mencatat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 sudah terealisasi Rp14,21 triliun kepada 11,84 juta pelaku usaha mikro per akhir Agustus. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menjelaskan, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran Rp15,36 triliun. Itu terbagi dua tahap yakni, Tahap I sebanyak 9,8 juta penerima dengan anggaran Rp11,76 triliun (telah tersalurkan 100 persen).

"Tahap II sebanyak 3 juta penerima dengan anggaran Rp3,6 triliun yang disalurkan pada Juli-September 2021. Di September 2021 telah direalisasikan untuk sebanyak 2.906.479 penerima dan telah di SK-kan," papar Eddy saat memberikan paparan pada acara Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali pada Reses Masa Persidangan 1 tahun sidang 2021-2022, Bali, Kamis (21/10).

"Sebaran realisasi BPUM di seluruh provinsi Bali sebanyak 334.689," imbuh Eddy.

Selain BPUM, KemenKopUKM mendukung program Pelonggaran Kegiatan UMK melalui skema Sertifikasi, seperti yang diterapkan Pemkab Banyuwangi.

"Kabupaten Banyuwangi pernah menerapkan aturan/ketentuan khusus untuk pelaku usaha berupa sertifikasi atau stiker bagi yang lolos verifikasi kelayakan dari Gugus Covid-19. Seperti fasilitas cuci tangan, sosialisasi penerapan prokes, pemeriksaan suhu tubuh, adanya petugas pengawas prokes, hingga adanya desinfeksi berkala," terang Eddy.

Selain itu, adanya pemantauan Prokes yang telah dijalankan Satgas Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan dapat melebarkan cakupan pemantauan Prokes dengan menjadi salah satu penentu usaha mendapatkan sertifikasi “New Normal”.

Menurut Eddy, sertifikasi “New Normal” hendaknya juga dimasukkan ke data aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 yang sudah ada dengan menempelkan QR Code di usaha telah menerima sertifikasi yang dapat discan masyarakat melalui aplikasi dan membuktikan bahwa usaha tersebut lolos verifikasi kelayakan dari Satgas Covid-19.

Tak hanya itu, beberapa langkah lain KemenkopUKM dalam mendukung pelaku usaha mikro di tengah pandemi adalah percepatan penyaluran KUR dan subsidi bunga, optimalisasi bantuan pascabencana bagi usaha mikro.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty meminta terkait berita UKM Frozen food yang sedang viral dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, sebaiknya KemenKopUKM terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama, untuk usaha mikro.