Ekonomi

Menyedihkan, Sudah 7 Tahun Sektor Kelautan Papua dan Maluku Mati Suri 

Tak ada sentuhan dari pemerintah membuat pelaku usaha dan ekonomi sektor kelautan di Papua dan Maluku cenderung dibiarkan berjuang sendirian


Menyedihkan, Sudah 7 Tahun Sektor Kelautan Papua dan Maluku Mati Suri 
Anggota Komisi X DPR RI Robert J Kardinal (DOK. DPR RI)

AKURAT.CO Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mendorong pemerintah memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan di kawasan Papua dan Maluku. Selama ini dua kawasan tersebut tidak tergarap dengan baik lantaran tidak ada sentuhan dari pemerintah sehingga membuat pelaku usaha dan ekonomi di sektor ini cenderung dibiarkan berjuang sendirian.    

"Sektor kelautan di kawasan Indonesia Timur khususnya Papua dan Maluku selama ini mati suri selama 7 tahun. Nelayan bertahan secara auto pilot lantaran kementerian tidak punya rencana yang baik dalam memajukan kawasan ini," tegas Robert dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/7/2021) kemarin.

Padahal, sambung politisi daerah pemilihan Papua Barat ini, potensi kelautan dan perikanan di kawasan paling timur Indonesia ini luar biasa. Khususnya untuk ekspor. Sayangnya, di era pemerintahan Joko Widodo ini tidak terjamah dengan baik.

Di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kesejahteraan nelayan utamanya di Papua melorot. Banyak ijin kapal tangkap ikan disetop. Pemerintah malah cenderung mempersulit ijin baik kapal tangkap muatan kecil maupun besar untuk bisa beroperasi.

"Tidak ada pendampingan juga bagi pelaku budidaya laut. Akhirnya nelayan berjuang sendiri. Sehingga tidak ada perkembangan apa-apa," jelasnya.

Begitu juga di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo. Ini terjadi lantaran Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya maupun sekarang tidak memiliki program nyata dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sementara Papua, Maluku dan kawasan sekitarnya memiliki potensi laut dan perikanan yang luar biasa utamanya Tuna.

"Jadi percuma teriak banuak kapal asing dan ilegal masuk ke perairan kita sementara nelayan kita tidak bisa apa-apa," katanya. 

Karena itu, dia tidak heran kalau kemudian perairan Indonesia utamanya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif menjadi surga bagi kapal asing. Sebab pelaku usaha maupun nelayan kita tidak punya kemampuan memaksimalkan perikanan tangkap di kawasan ini lantaran tidak memiliki armada kapal yang memadai.

"Sekarang berapa coba nelayan kita yang menjadikan ZEE sebagai lokasi tangkap? Tidak ada karena hanya kapal-kapal besar 200 - 300 Grass Ton (GT) saja yang bisa kesana," kata eks Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

Ironinya, lanjut dia, industri kapal untuk armada besar ternyata terbilang mahal di dalam negeri. Makanya banyak pelaku usaha akhirnya lebih memilih membeli kapal perikanan buatan China. Tidak hanya itu, bantuan kredit untuk sektor ini terbilang berat. Lantaran bunga bank yang berlaku ternyata sangat tinggi, di atas 10 persen.

Kondisi ini kontras dengan kebijakan Pemerintahan China dan Hongkong yang berani memberikan kredit bunga rendah untuk mensupport para nelayannya. Akibatnya, sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian mereka.

"Bagaimana kita bisa kembangkan sektor kelautan dan perikanan kita kalau kebijakan yang ada tidak berpihak ke sana," tegasnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi X DPR ini menegaskan, kalau tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan negara untuk sektor ini, maka jangan bisa bermimpi nelayan-nelayan kita menjadi menjadi raja di laut sendiri.

"Ini tugas Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi mana konsep besarnya?" Sesal Robert.

Karena itu, dia meminta pemerintah lebih fokus pada peningkatan perekonomian negara melalui sektor kelautan dan perikanan ini. Sebab sektor ini sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak bahkan ekspor jika ada terobosan berarti bagi kesejahteraan nelayan.

Sebab bagaimana pun kehidupan nelayan saat ini sangat memprihatinkan bahkan hidup di bawah garis kemiskinan lantaran kehidupan dari melaut hanya cukup buat makan. Sektor ini sulit bergerak jika teknologi yang digunakan masih seperti nelayan-nelayan tradisional pada umumnya.

"Sekarang menterinya harus buat program, turun ke lapangan kayak Jokowi," tegasnya. 

Sayangnya, Robert melihat menteri-menteri sekarang tidak pernah menyentuh ke kawasan pesisir dan laut Papua dan Maluku seperti Merauke, Biak, Sorong, Tual, dan sekitarnya. Padahal semestinya, menteri-menteri yang beririsan dengan kelautan dan perikanan buat program terobosan untuk kembangkan potensi yang tidak pernah tergarap ini.

"Jangankan menteri, pejabat Eselon I saja tidak pernah turun ke Papua. Paling Ambon, Jayapura, lalu balik lagi ke Jakarta," tambah dia.

Harusnya, para menteri dan pejabat eselon I meneladani sikap Jokowi yang berani menembus hingga daerah-daerah pedalaman Papua. Karena blusukan Jokowi ini, akhirnya banyak masalah terpecahkan mulai dari infrastruktur hingga kesehatan dan pendidikan.

"Harusnya mereka kerja kayak Pak Jokowi. Turun ke daerah berbahaya, akhirnya bikin pembangunan sana-sini. Harusnya menteri-menterinya juga kesana," pungkas Robert.[]