Ekonomi

Menteri Sofyan: Industri Berbasis Agraria Tidak Lagi Berkontribusi pada PBD


Menteri Sofyan: Industri Berbasis Agraria Tidak Lagi Berkontribusi pada PBD
Pekerja melihat tanah kosong yang tergenang di kawasan Cilandak, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengenakan pajak progresif untuk tanah yang tidak produktif di seluruh wilayah DKI guna menghapuskan mafia yang selama ini mempermainkan harga tanah, sekaligus mengurangi kesenjangan perekonomian. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menuturkan, RUU Pertanahan yang saat ini sudah ditunda pembahasannya hingga tahun depan merupakan beleid yang berusia sudah terlalu tua. Sebab, sudah 59 tahun belum dirombak, sejak pertama kali dilahirkan pada 1960.

"UU Pokok Agraria tahun 1960. Sekarang umurnya sudah 59 tahun," ucapnya saat menyampaikan kata sambutan pembukaan IIPEX 2019 serentak di empat kota, JCC, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Sofyan menerangkan, UU Pokok Agraria yang dirancang pada 1960 itu tidak lagi bisa diterapkan pada kondisi sekarang ini. Sebab, situasi dan kondisi sekarang sudah ada perubahan baik dari sisi ekonomi, teknologi, dan masyarakat.

baca juga:

Menurut Sofyan, UU Pokok Agraria dibuat pada 1960 saat agraria menjadi basis industri dan berkontribusi pada PDB. Namun, kondisi sekarang sudah berbeda di mana hari ini industri berbasis agraria menurun, sedangkan industri manufaktur naik.

"Itu tren biasa. Itu makanya kita bikin RUU Pertanahan. Bagaimana jauhnya konstitusi agraria ke PDB kita sudah sangat signifikan menurun. Kontribusinya kini cenderung ke perumahan dan industri. Meningkat tapi pertanian menurun. Oleh karena itu kita perlu memimpin UU Pertanahan," jelasnya. 

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan hingga tahun depan. 

Menurut Sofyan, penundaan itu dilakukan karena ada beberapa poin yang perlu didiskusikan ulang. Sebab, jika dipaksakan disahkan pada tahun ini, tidak akan maksimal dalam pelaksanaannya di kemudian hari.

Artinya, RUU Pertanahan masih harus dilanjutkan pembahasannya pada pemerintahan selanjutnya mulai tahun depan. 

"Tapi pada last minute discussion ada beberapa poin yang perlu didiskusi ulang. Poin-poin ini bisa dibahas lagi di tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa dibahas kembali oleh dewan," ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9/2019). []